BANTUL – Polemik kebijakan Bupati Bantul Suharsono tidak memperpanjang kontrak 346 pekerja harian lepas (PHL) di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terus bergulir. Setelah melakukan serangkaian aksi bahkan wadul ke pemprov, eks PHL yang tergabung dalam Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kini kembali mengeluarkan uneg-unegnya.

Mereka menuding pemkab tidak konsisten. Di antaranya, mengenai rekrutmen 666 PHL baru di berbagai OPD.

Koordinator P3K Raras Rahmawati Ningsih menganggap ada kejanggalan dalam proses rekrutmen PHL baru di lingkungan pemkab. Sebab, pengumuman rekrutmen ini muncul hanya sehari pascapemberian surat hasil tes psikologi. Di mana tes yang dipercayakan kepada Polda DIJ ini menjadi penanda kontrak PHL dilanjutkan atau tidak.

“Katanya (penghentian kontrak) untuk efisiensi, tapi kok malah merekrut,” ketus Raras di salah satu rumah makan di Jalan Imogiri Timur, Minggu (21/1).

Bila memang dengan dasar efisiensi, eks PHL yang setahun terakhir bekerja sebagai staf di Dekranasda ini menilai, pemkab tak perlu mengeluarkan kebijakan rekrutmen. Apalagi, jumlah posisi yang direkrut lebih besar dibanding PHL yang tidak diperpanjang kontraknya. Toh, keuangan daerah mengalami defisit cukup besar.

Inkosistensi lain adalah status eks PHL. Raras mengungkapkan, rombongan eks PHL memperoleh angin segar kala audiensi dengan pemprov. Ketika itu, jajaran pemkab yang diundang berdalih bahwa 346 PHL ini belum diberhentikan. Kontraknya bakal habis 31 Januari 2018. Padahal, surat hasil tes psikotes yang diumumkan pada 9 dan 10 Januari menunjukkan bahwa PHL dengan kategori tidak memenuhi syarat (TMS) tidak diperpanjang kontraknya.

“Setelah beberapa aksi sikap pemkab berubah-ubah,” kritiknya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Danu Suswaryanta berargumen tidak ada yang keliru dengan rekrutmen PHL baru. Rencananya, pemkab memang berenana merekrut ratusan PHL pada awal 2018. Bila ditambah dengan eks PHL yang tidak diperpanjang kontraknya, jumlah rekrutmen menjadi 666 orang.

“Anggarannya memang sudah direncanakan. Termasuk anggaran untuk gajinya. Tidak muncul tiba-tiba,” tandasnya.

Selama ini, kata Danu, rekrutmen PHL ditangani OPD terkait. Jumlah personel antar-OPD jomplang. Ada yang terlalu banyak. Sebaliknya, tidak sedikit OPD yang kekurangan. Nah, penataan PHL kali ini bertujuan untuk optimalisasi. Agar anggaran yang digelontorkan pemkab untuk membayar PHL tidak sia-sia.Melalui penataan ini pula, rekrutmen terpusat di BKPP. (zam/ila/mg1)