KULONPROGO – PT Angkasa Pura (AP) I sebagai pemrakarsa pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) menghargai saran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIJ. Saran tersebut berkaitan dengan pengosongan lahan NYIA di Temon.

Laporan tersebut telah diserahkan langsung oleh Ketua ORI DIJ Budhi Masthuri kepada AP I. Isinya terkait kegiatan pengosongan lahan.

“Kami segera memelajari saran tersebut untuk tindak lanjutnya. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan di Jogjakarta,” kata Project Secretary Pembangunan NYIA Didik Tjatur Prasetya Minggu (21/1).

Laporan yang sama juga diterima Manager Area PT PLN (Persero) Jogja Eric Rossi Pryo Nugroho dan Irwasda Kepolisian Daerah DIJ Kombes Polisi Budi Yuwono. AP I berkewajiban melaksanakan tugas yang dipercayakan pemerintah.

“Kami harus menghormati sikap 98 persen warga terdampak. Mereka sudah berkorban dan memberikan lahannya untuk pembangunan bandara,” kata Didik Tjatur.

Sejak awal, pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan dialog dengan warga terdampak pembangunan bandara NYIA. “Termasuk kepada mereka yang belum bersedia menyerahkan lahannya,” kata Didik Tjatur.

Namun, upaya yang telah dilakukan masih mendapat penolakan sebagian kecil warga itu. Mereka sejak awal menutup ruang dialog. “Kami sudah melakukan upaya persuasif kendati selalu mendapat penolakan,” kata Didik Tjatur.

Corporate Secretary AP I Israwadi menambahkan pihaknya tetap mematuhi penugasan pemerintah. Yakni untuk membangun NYIA di Kulonprogo sebagai infrastruktur public. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 98/2017.

“Pembangunan bandara merupakan proyek strategis nasional (PSN). Bertujuan meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan terhadap pengguna transportasi udara,” kata Israwadi.

AP I tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan tepat waktu. “Sehingga bandara dapat dioperasikan pada April 2019,” kata Israwadi.

Menurut dia, pembangunan NYIA dibutuhkan karena menjadi gerbang kawasan Jogja, Solo, dan Semarang (Joglosemar). Perpres 98/2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kulonprogo ditandatangani Presiden Jokowi 23 Oktober 2017.

AP I juga telah mengantongi izin lingkungan. Diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan NYIA di Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Jangkaran, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Temon.

Kepmen LHK ini telah diberikan kepada AP I. Bernomor SK.558/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan NYIA di Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Jangkaran, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Temon.

General Manager AP I Bandara Adisutjipto Agus Pandu Purnama mengatakan PT AP I merupakan BUMN pengelola bandara di Indonesia. AP I mengelola 13 bandara dan satu Strategic Business Unit (SBU).

Bandara yang dikelola AP I, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Sultan Hasanuddin, Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Frans Kaisiepo, Sam Ratulangi, dan Syamsudin Noor. AP I juga mengelola Bandara Ahmad Yani, Adisutjipto, Adi Soemarmo, Lombok Praya, Pattimura, El Tari, dan Ngurah Rai Commercial SBU Bali. (tom/iwa/mg1)