BANDAR dan pengedar narkoba terus saja mencari kelengahan petugas penjaga lapas atau sipir untuk memasok barang haram bagi para nara pidana. Berbagai cara dan upaya dilakukan. Seperti pernah terungkap di Lapas Narkotika Kelas II A Jogjakarta.

Memasukkan narkoba jenis sabu atau ganja ke dalam bola tenis menjadi modus paling sering dilakukan. Pengedar atau kurir biasanya melemparkan bola tersebut dari luar tembok lapas di titik yang telah disepakati oleh pemesan. Jam pergantian jaga sipir menjadi waktu paling rentan untuk pelemparan bola ke dalam lapas.

Menggagalkan peredaran narkoba di kalangan napi menjadi tantangan tersendiri bagi Kalapas Narkotika Kelas IIA Jogjakarta Erwedi Supriyatno. Diakui, bukan hal mudah memutus jaringan transaksional narkotika di dalam lapas. Bahkan, bukan tidak mungkin peredaran narkotika justru dikendalikan oleh bandar yang mendekam di sel prodeo.

Sejak menjabat Kalapas Narkotika Jogjakarta pertengahan 2016 lalu, Erwedi mengklaim telah berulang kali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba di lembaga yang dimpimpinnya. Seperti saat perayaan Lebaran 2016. Ada pembesuk warga binaan berusaha menyelundupkan narkoba yang dikamuflasekan memakai kerupuk krecek. Hal itu berhasil digagalkan petugas jaga.

Erwedi tak memungkiri besarnya godaan keuntungan ekonomi atas segala bentuk transaksi narkoba. Bahkan, dirinya pernah mendapat titipan “amplop” dari salah seorang warga binaan. Secara tegas dia menolak. Dengan harapan tindakannya itu diikuti seluruh bawahannya. Sebagai wujud komitmen sebagai aparat yang bersih dan jujur.

Sejak bertugas di Lapas Narkotika Jogjakarta Erwedi telah menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 60 warga binaan. Sanksi berupa penghapusan remisi dan pembebasan bersyarat, hingga peniadaan kunjungan keluarga (besuk). “Sebagian besar kasus karena mereka menyelundupkan handphone,” ungkapnya Minggu (21/1).

Dengan handphone itulah para bandar dan pengedar narkoba mengendalikan jejaringnya dari dalam lapas. “Awal tahun ini seorang petugas lapas juga ada yang saya kenai sanksi karena menyelundupkan handphone,” lanjut Erwedi.

Sanksi bagi warga binaan maupun petugas lapas yang melakukan pelanggaran ditegaskan dalam dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas. Menyelundupkan handphone, jelas Erwedi, tergolong pelanggaran, namun bukan tindak pidana.

Tanpa menyebut nama petugas lapas yang dimaksud, Erwedi menyebut, sanksi yang dikenakan berupa mutasi ke rumah penyimpanan benda sitaan dan penundaan kenaikan pangkat. “Yang merazia justru temannya sendiri sesama petugas keamanan lapas,” ungkap mantan Kalapas Narkotika Makassar ini.

Sikap tegas yang ditunjukkan Erwedi ternyata sempat menuai protes warga binaan. Bahkan, menurutnya, ada seorang napi yang berusaha menghasut warga binaan lain dengan menyebut aturan pelarangan handphone merugikan mereka. Lagi-lagi Erwedi menunjukkan ketegasannya dengan memindahkan sang provokator ke Nusakambangan. “Saat masuk lapas semua warga binaan seharusnya paham adanya larangan membawa alat komunikasi,” tegasnya.

Menggagalkan penyelundupan handphone juga bukan perkara mudah. Meskipun hal itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pengacak sinyal. Namun, fasilitas ini belum dimiliki Lapas Narkotika Jogjakarta.

“Tidak perlu radius luas. Yang penting cukup bisa menghalang sinyal dari dalam blok lapas untuk menyulitkan warga binaan berkomunikasi menggunakan handphone. Kalau mereka berkomunikasi di luar blok otomatis terekam kamera CCTV,” ungkapnya.

Lapas Narkotika Jogjakarta memiliki 16 CCTV. Namun empat di antaranya rusak.

Erwedi meyakini, pengedar narkoba yang telah dibui masih tetap menjaga jaringannya di luar. Itulah yang menyebabkan peredaran narkotika di lapas tetap marak. Bahkan pada bulan puasa 2016, Erwedi mendapatkan laporan adanya drone yang terbang di atas lapas dan mendarat di tengah lapangan. Meski belum mendapat kepastian, Erwedi menduga, pesawat kecil tanpa alat itu digunakan untuk memetakan situasi dan lingungan lapas untuk upaya penyelundupan narkoba. “Saat akan dicek oleh petugas, drone itu terbang menjauh,” ucapnya.

Beda lagi pengalaman Kalapas Kelas II B Sleman Turyanto. Meski bukan memimpin lapas khusus pengedar atau penyalahguna narkotika, bukan tidak mungkin peredaran narkoba bisa terjadi. Turyanto tak mau kecolongan.

Tegas, tapi bersahabat. Itulah konsep kepemimpinannya bagi anak buah maupun warga binaan lapas. Menuturnya, kedekatan dengan warga binaan bisa menjadi salah satu terapi bagi mereka agar tak kembali mengulangi tindak pidana. Namun, intensitas hubungan dengan warga binaan tetap harus dijaga.

“Supaya tidak kebablasan. Dekat sebagai orang tua, bapak asuh, atau guru. Jadi tidak secara personal. Jangan dekat karena ada kepentingan pribadi. Apalagi yang sifatnya transaksional,” ujarnya.

Ikhwal kasus yang menimpa Karutan Purworejo, Turyanto berpendapat, sejawatnya itu telah salah melangkah. Kedekatannya dengan warga binaan terlampau jauh di luar batas kewajaran. Makanya, jabatan Cahyono Adhi Satriyanto sebagai kepala keamanan Lapas Nusakambangan saat itu lantas dimanfaatkan oleh salah seorang bandar narkoba di sana.

Larangan membawa handphone bagi warga binaan juga berlaku bagi penghuni lapas yang dikenal dengan sebutan Lapas Cebongan. Untuk mengantisipasi penyelundupan handphone, setiap warga binaan diberi waktu untuk berkomunikasi lewat warung telekomunikasi milik lapas. Wartel tersebut hanya bisa dipakai saat jam istirahat. Wartel telah terkoneksi dengan jaringan komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN). Dengan begitu, setiap percakapan maupun nomor yang dihubungi warga binaan otomatis terekam dan termonitor. “Sejauh ini tidak ada laporan dari BNN terkait penyalahgunaan narkoba di Lapas Cebongan,” ujarnya.(dwi/yog/mg1)