BANTUL – Tawaran kerja di Kawasan Industri Piyungan (KIP) yang diusulkan Bupati Bantul Suharsono belum bisa membuat 346 pekerja harian lepas (PHL) Pemkab Bantul yang tak diperpanjang kontrak bernapas lega. Meski ada sebuah pabrik yang siap menampung mereka, kenyataannya perusahaan tersebut belum beroperasi sampai saat ini.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DKUKMP) Bantul Sulistiyanta tak menampik persoalan tersebut. Belum beroperasinya pabrik tersebut, menurut Sulis, sapaan akrabnya, karena memang baru berdiri di KIP. Kendati demikian, Sulis mengklaim bahwa pabrik yang seluruh produknya masuk pasar ekspor ini bakal beroperasi tahun ini. Terlebih proses pembangunan sarana infrastrukturnya telah selesai. Begitu pula dengan berbagai dokumen perizinannya.

Menurut Sulis, pabrik tersebut membutuhkan sedikitnya dua ribu karyawan baru. “Pabriknya itu memang besar. Kalau sudah klir semua, kan, berarti tinggal nunggu beroperasi,” ujarnya Jumat (19/1).

Pabrik tersebut memproduksi aneka jenis produk kemasan. Adapun lowongan yang dibutuhkan di antaranya, tenaga produksi, cleaning service, security, dan staf administrasi.

Kendati demikian, bukan berarti para PHL otomatis diterima di pabrik tersebut. Namun, Sulis optimistis peluang para PHL untuk diterima di pabrik itu sangat besar. Setidaknya jika dilihat dari jumlah kebutuhan tenaga kerjanya. Di sisi lain, Suharsono telah berjanji untuk memprioritaskan warga Bantul, khususnya para bekas PHL, yang bisa bekerja di pabrik tersebut. Hanya, penempatan mereka tetap memperhatikan aspek kebutuhan. “Kalau dulunya security, di pabrik jadi security juga. Demikian pula untuk profesi lainnya,” jelas Sulis.

Ikhwal PHL yang tidak memiliki kemampuan, menurut Sulis, tak akan menjadi kendala. Pabrik akan memberikan pelatihan khusus. Apalagi kebutuhan kerja di pabrik tidak membutuhkan skill khusus. Apalagi di sektor produksi. “Bidang produksi syaratnya mungkin tangannya tidak berkeringat,” tambahnya.

Sumardiyono, bekas PHL dinas perdagangan berpendapat, menampung mereka di pabrik bukanlah solusi tepat. Karena itu, dia pun belum memikirkan rencana untuk mendaftar di pabrik tersebut. Pria yang telah 12 tahun mengabdi di Pemkab Bantul itu hanya fokus agar bisa kembali dipekerjakan sebagai pegawai kontrak. “Usia saya sudah tidak muda lagi,” kata pria kelahiran 50 tahun lalu ini.

Sebagaimana diketahui, kontrak kerja 346 PHL Pemkab Bantul tak diperpanjang lantaran mereka tak lolos tes psikologi rekrutmen pegawai kontrak non-aparatur sipil negara. Guna memperjuangkan nasib, para PHL pun mengadu ke DPRD Bantul hingga Pemprov DIJ. (zam/yog/mg1)