MUNGKID – Ada dua pasangan bakal calon bupati Magelang yang mendaftarkan diri ke KPU Jalan Soekarno-Hatta, Mungkid. Keduanya adalah Zaenal Arifin SIP-Edi Cahyana yang diusung PDIP, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat. Pasangan satunya, Zaenal Arifin SH-Rohadi Pratoto yang diusung Gerindra, Golkar dan PKS.

Zaenal Arifin SIP merupakan bakal calon petanana, bupati aktif periode 2013-2018. Sementara Zaenal Arifin SH juga wakil bupati aktif periode 2013-2018. Jika tetap bersikukuh mengikuti kontestasi pilkada, maka keduanya diwajibkan untuk mengambil masa cuti kampanye.

“Harus cuti,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh Jumat (12/1). Menurutnya, dari kedua kubu terdapat bupati dan wakil bupati petanan. Dengan demikian, berpotensi rebutan suara para PNS.

“Petahana bisa rebutan PNS, mungkin mobilisasi PNS,” jelasnya.Para PNS juga dilarang masuk tim kampanye salah satu pasangan calon bupati. Bahkan tim bayangan salah satu pasangan juga tidak diperbolehkan. Jika nanti ketahuan, maka Panwaskab akan merespons temuan tersebut.

“Nanti akan ketahuan, hal ini agar suasana kondusif,” jelasnya. Habib juga mengingatkan agar selama proses pilkada, aparatur sipil negara (ASN) patuh terhadap aturan yang berlaku. ASN boleh mendampingi bakal calon dengan catatan, selama urusan terkait kedinasan. Jika hanya saat mendaftarkan diri ke KPU atau urusan nonkedinasan, maka tidak diperbolehkan mendampingi bakal calon.

“Misal seperti saat mendampingi tes kesehatan bakal calon. Itu tidak diperbolehkan karena untuk menghindari kecurigaan, ketidakpercayaan. Kami mencegah potensi pelanggaran,” ungkapnya.

Jika nanti ditemukan ASN mendampingi urusan proses pilkada, maka Panwaskab akan menindaknya. Bisa dengan klarifikasi, memanggil yang bersangkutan. Setelah diklarifikasi ditemukan adanya pelanggaran, maka Panwaskab akan mengirimkan surat rekomendasi ke instansi terkait.

“Jika ditemukan pelanggaran, maka rekomendasi Panwaskab ditujukan bisa ke BKD untuk PNS, Kodim (TNI), Polri (Kepolisian). Rekomendasi ditujukan untuk memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar,” urainya.

Sanksi yang diberikan tergantung tingkat kesalahan yang diperbuat. Bisa sanksi ringan hingga berat. Ia pun menekankan agar ASN harus netral dalam pilkada 2018.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Magelang Afiffuddin menyatakan, memasuki masa kampanye maka bakal calon inkumben harus cuti. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3, 4 dan 5.

“Calon harus cuti nanti pada masa kampanye, 15 Februari – 23 Juni,” katanya. Cuti nanti diajukan ke Kemendagri melalui Pemprov Jateng. Saat mendaftarkan diri ke KPU kemarin, keduanya juga sudah menyerahkan berkas kesediaan cuti.

“Cuti selama kampanye itu wajib. Jika tidak cuti, maka dilarang kampanye,” jelas mantan Ketua Panwaskab Magelang ini.

Cuti diajukan selama masa kampanye berlangsung, hingga menjelang tiga hari masa tenang. Itu sebelum pelaksanaan coblosan pada 27 Juni 2018 nanti. Selama masa cuti, calon petahana dilarang menggunakan beragam fasilitas yang melekat dengan jabatannya. Seperti rumah dinas, mobil dinas maupun fasilitas lainnya yang dibiayai negara. (ady/laz/mg1)