JOGJA – Kepala Perum Bulog Drive DIJ Miftahul Ulum membantah sejumlah klaim pemerintah yang menyebut wilayah Jogjakarta mengalami surplus beras di awal 2018 ini. Ulum menilai, hasil panen di beberapa wilayah saat ini belum membuat DIJ surplus beras. Faktanya, harga beras di pasaran justru masih terbilang tinggi.

“Siapa yang bilang surplus? Panen yang terjadi belum signifikan, sementara permintaan masih tinggi,” kata Ulum Jumat (12/1).

Kendati demikian, Ulum mengaku bahwa stok beras bersubsidi Desember 2017 masih ada sekitar tujuh ribu ton. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga dua bulan ke depan.

Sementara guna menjaga stabilitas harga beras, Bulog DIJ justru berupaya menggelar operasi pasar dan pasar murah. Sedikitnya tiga ribu ton beras disiapkan untuk kepentingan tersebut.

“Itu jumlah minimal. Semua permintaan pasar akan kami penuhi, artinya tidak terbatas,” sebutnya.

Hal senada disampaikan Ketua III Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIJ Budi Hanoto. Menurutnya, tingginya permintaan konsumen tak seimbang dengan hasil panen. Budi menyebut, hasil panen saat ini kurang baik lantaran banyaknya area sawah mengalami gagal panen akibat bencana siklon Cempaka akhir November 2017 silam. “Setelah ada bencana pasokan (beras, Red) pasti berkurang. Karena itu masyarakat beli beras dari mana saja. Sementara di musim pancaroba biasanya kondisi panen tidak cukup baik,” jelas pria yang juga menjabat kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) DIJ.

Operasi pasar menjadi langkah solutif untuk menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat.

Dikatakan, BI, satgas pangan, dan TPID DIJ siap bersinergi mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang berspekulasi untuk memanfaatkan keadaan saat harga beras tinggi.

Terpisah, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Prof Dr Ir Dwijono Hadi Darwanto memastikan, kenaikan harga beras terjadi akibat stok yang kian menipis. Terkait klaim pemerintah soal surplus beras, menurut Dwijono, hanya berdasarkan perhitungan hasil panen Desember 2017-Januari 2018. Dari pengamatannya, panen di wilayah DIJ belum merata. Sementara prediksi puncak panen raya masih sebulan lagi, sekitar Februari-Maret. Sedangkan periode Januari menjadi masa kritis pasokan beras. Kondisi ini diperparah dengan stok yang hanya sedikit. Itu pun sisa Desember 2017.

“Angka surplus memang benar, tapi belum semuanya. Wujudnya pun masih gabah. Belum dikonversi menjadi beras,” ungkap peraih gelar doktor dari Agricultural Economics, University of the Philippines Los Banos (UPLB) pada 1993.

Kondisi itulah yang memicu kenaikan harga beras. Di sisi lain, perhitungan pemerintah bisa meleset, sehingga menimbulkan selisih antara fakta dan estimasinya. Dwijono lantas mencontohkan, 100 gabah kering panen (GKP) tak selalu identik dengan 60 ton beras, seperti estimasi pemerintah saat ini.

Soal ketersediaan beras di DIJ, Sleman dan Bantul masih bisa menjadi andalan. Namun, Bantul dinilai relatif lebih aman lantaran minimnya alih fungsi lahan pertanian. Berbeda dengan Sleman. Dwijono melihat sebagian zona hijau di Sleman telah berubah fungsi menjadi permukiman. “Kondisi ini tentu berdampak pada produktivitas beras,” kata pria kelahiran Jakarta, 12 Maret 1956.

Demi kepastian data di atas kertas, Dwijono mendorong pemerintah daerah mendata ulang jumlah lahan produktif yang tersisa. “Tentu harus diimbangi dengan regulasi. Alih fungsi lahan untuk pembangunan hanya boleh di zona kuning. Pemerintah perlu menjaganya sampai tingkat pedesaan,” tuturnya.

Sementara itu, penyebab terus merangkaknya harga beras di DIJ juga dipengaruhi perilaku petani. Saat ini tak sedikit petani yang menjual hasil panen bukan dalam bentuk gabah. Tapi digiling sendiri hingga menjadi beras, kemudian dijual ke pedagang besar. Di tingkat petani harga beras pun naik kelas. Rerata kenaikan harga di level produsen berkisar Rp 1.500 – Rp 2.000 per kilogram. “Namun saat ini petani memang mematok harga lebih mahal. IR 64 dijual Rp 10 ribu per kilogram,” ungkap Sungkono, petani di wilayah Bantul. ” “September 2017 lalu (musim panen sebelumnya, Red) sekilo sekitar Rp 8500,” lanjutnya sambil menjemur gabah di pinggir Jalan Tembi-Sudimoro.

Menurut Sungkono, mahalnya harga beras saat ini bukan tanpa alasan. Perawatan tanaman padi musim lalu jauh lebih sulit. Biaya produksi pun membengkak. Belum lagi maraknya serangan aneka hama, seperti belalang, keong, walang sangit, wereng, hingga burung. Kondisi itu diperparah cuaca ekstrem yang mengakibatkan banyak lahan terendam air.

Menurutnya, badai sikon Cempaka memicu buliran padi menjadi kosong. Alias gabuk. Bahkan, tidak sedikit petani yang mengalami gagal panen.

“Harga beras mahal lumrah. Nek gabuk kabeh sing dipanen opo (Kalau puso semua apa yang mau dipanen, Red)?” ucap petani asal Jogerten, Timbulharjo, Sewon.

Sungkono menegaskan, kenaikan harga beras saat ini tetaplah tak sebanding dengan berbagai kendala yang dialami petani.

Di sisi lain, dalam kunjungan kerja di beberapa kabupaten di DIJ, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono selalu mengklaim bahwa surplus beras selalu menjadi tren di DIJ. Termasuk di awal 2018 ini.

“Data yang kami peroleh pada 2017 DIJ surplus 25 ribu ton beras. Hal itu menunjukkan DIJ ketahanan pangannya cukup, bahkan mampu berkontirbusi kepada nasional,” katanya di sela panen raya padi di Kulonprogo kemarin. (bhn/dwi/zam/tom/yog/mg1)