JOGJA – Proyek pembangunan jalan tol Cilacap-Solo yang akan mengiris sebagian wilayah DIJ sangat mungkin bakal terealisasi. Sinyal itu ditunjukkan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (B) X yang memberikan sejumlah masukan kepada perwakilan PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek di Bangsal Kepatihan Kamis (11/1).

Ikhwal masukan HB X disampaikan Sekprov DIJ Gatot Saptadi usai beraudiensi dengan delegasi PT Adhi Karya.

“Pembangunan tol harus memperhatikan banyak aspek. Meski ini proyek pemerintah pusat, Pak Gubernur berhak memberikan masukan atas setiap pembangunan infrastruktur di wilayahnya,” ungkap Gatot.

Dikatakan, gubernur meminta perusahaan badan usaha milik negara itu serius memikirkan investasi jalan tol tersebut sebelum memulai pembangunannya.

Pembangunan jalan tol Cilacap-Solo berpotensi mengiris sisi utara jalan nasional yang ada di wilayah Kulonprogo, ring road utara, hingga sisi utara wilayah Sleman. Proyek itu tentu saja berbiaya tinggi.

“Kira-kira investasinya cocok tidak nanti,” kata Gatot menyitir pernyataan HB X.

Pernyataan gubernur bukan tanpa alasan. Sebab, untuk kemudahan akses pengguna kendaraan dari arah barat ke timur, kini telah tersedia jalur jalan lintas selatan (JLLS) dan outer ring road yang kini sedang dalam proses pengerjaan. Penggunaan dua akses jalan tersebut gratis oleh siapa pun. Sementara jalan tol berbayar. Biaya mengiris wilayah DIJ saja diperkirakan menelan biaya sangat besar karena harus membelah perbukitan di Kulonprogo.

Kendati memberikan lampu hijau atas proyek tersebut, kata Gatot, gubernur berpesan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin melakukan pembebasan lahan. Yang juga harus diperhatikan adalah wilayah permukiman penduduk dan situs-situs bersejarah yang ada di Jogjakarta.

“Kalau dibuat elevated seperti Jogja – Bawen tentu saja biayanya mahal. Pokoknya jangan sampai pembagunan tol mematikan perekonomian masyarakat,” kata Gatot.

Jalan tol Cilacap-Solo sendiri nantinya akan mengiris wilayah DIJ sejauh 50 kilometer dengan lebar 20 meter.

Sekali lagi Gatot menegaskan, meski proyek pusat, pelaksana tender tetap harus mengikuti kebijakan Pemprov DIJ karena mengiris wilayah Jogjakarta.

Sementara itu, Sadewa, perwakilan Adhi Karya, mengatakan, saat ini masih dalam proses meminta masukan dari gubernur DIJ. “Kami baru kulonuwun dulu sama gubernur,” ujarnya singkat. (bhn/yog/mg1)