GUNUNGKIDUL – Pembahasan draf empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Gunungkidul tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dihentikan. Gagal dimasukkan ke dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2018 menyusul turunnya rekomendasi gubernur.

Empat raperda inisiatif tersebut masing-masing, Pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Handayani Pesona Bukit Seribu, Pembentukan PD Handayani Argo Utama, Pembentukan PD Handayani Sarana Utama serta Penyertaan Modal untuk ketiga BUMD.

“Empat raperda ini muncul dalam Prolegda 2014. Tepatnya saat periode anggota DPRD 2009-2014 memasuki purnatugas,” kata Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul Sarmidi Rabu (10/1).

“Ada dua alasan yang membuat wacana pembentukan BUMD itu batal diteruskan. Salah satunya karena jika disetujui, dinilai membenani keuangan daerah,” ujar Sarmidi.

Pertimbangan lain, tidak lepas dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang belum mencukupi. Nasib keempat Raperda itu tidak bisa dibahas menjadi Perda.

Ketua DPRD Gunungkidul Suharno mengaku tidak mempersoalkan keberlangsungan empat raperda yang batal dilanjutkan itu. DPRD akan fokus terhadap Prolegda 2018.

“Telah disepakati bersama Pemkab. Tahun ini ada 18 Raperda akan dibahas. Terdiri dari 14 Raperda usulan bupati dan empat inisiatif Dewan,” kata Suharno. (gun/iwa/mg1)