BANTUL – Eks para pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Pemkab Bantul menggelar unjuk rasa di halaman kantor DPRD, Rabu (10/1). Itu buntut kontrak pegawai yang bekerja di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) ini tidak diperpanjang.

Itu lantaran nilai tes psikologi ulang mereka tidak memenuhi syarat. Padahal, tidak sedikit eks PHL ini telah bekerja hingga belasan tahun.

Selain orasi, puluhan peserta unjuk rasa yang didominasi eks PHL di lingkungan Dinas Perdagangan (Disdag) ini juga membawa sejumlah spanduk dengan aneka tulisan bernada sindiran. Seperti “Makaryo Mbangun Sengsoro” dan “11 Tahun Mengabdi Hilang Sekejap”.

“Saya sudah sebelas tahun bekerja di sana,” keluh Paryanto, seorang eks PHL di lingkungan Disdag Bantul.

Dengan memakai seragam cokelat khas aparatur sipil negara (ASN) Paryanto berkeluh-kesah bahwa pekerjaan sebagai petugas kebersihan di kawasan Pasar Seni Gabusan merupakan satu-satunya. Tidak ada pekerjaan lain. Karena itu, Paryanto berharap dapat bekerja kembali seperti sedia kala. “Jika memang harus mencium beliau (bupati) akan saya lakukan,” tuturnya.

Setelah orasi, massa eks PHL ini ditemui Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo dan Wakil Ketua III DPRD Bantul Arni Tyas Paluppi di ruang paripurna. Ikut mendampingi beberapa anggota DPRD Bantul. Seperti Ketua Fraksi DPRD Bantul Widodo, anggota Fraksi PPP Jumakir. Juga, mayoritas anggota Fraksi PDIP.

Dalam forum ini, Raras Rahmawati Ningsih, seorang eks PHL curiga ada muatan politis di balik penghentian kontrak. Sebab, nyaris seluruh eks PHL yang notabene kader PDIP dihentikan kontrak kerjanya.

“Teman-teman dari PDIP hampir semuanya dicoret. Tidak diperpanjang. Jujur saya sendiri kader PDIP,” ketus perempuan yang telah bekerja 11 tahun di lingkungan Disdag ini disahut teriakan massa “Lawan! Lawan!”.

Terlepas dari itu, perempuan yang setahun terakhir bekerja sebagai staf Dekranasda ini pengumuman penghentian kontrak kerja memang tak adil. Disdag baru mengumumkan Selasa sore (9/1). Sementara, sejak awal Januari hingga tanggal 9 eks PHL masih bekerja.

Di sisi lain, Disdag sendiri sempat memberikan seragam baru akhir tahun lalu. Seolah memberikan kesan seragam baru tersebut sebagai jaminan bahwa mereka tetap dipekerjakan pada 2018. “Kalau memang (seragam) untuk proyek silakan,” sindirnya.

Aksi unjuk rasa ini juga menjadi puncak kekesalan eks para PHL. Beragam uneg-uneg terkait ketidakberesan dalam rekrutmen PHL di lingkungan pemkab tumpah. Bahkan, seorang eks PHL dalam forum pertemuan tersebut mengeluh ada seorang PHL yang tidak menggarap materi saat tes psikologi. Anehnya, PHL tersebut justru lolos.

“Saya juga dengar isu PHL di Pasar Angkruksari ditarik uang Rp 50 juta. Sekarang dia tidak lolos,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Bantul Aryunadi yang ikut hadir dalam forum ini meminta DPRD segera memanggil bupati Bantul. Itu untuk meminta penjelasan terkait penghentian kontrak kerja para PHL. Sebab, kebijakan ini terkesan tak manusiawi.

Terkait yang diputus kontraknya mayoritas kader PDIP, Aryun berdalih peserta unjuk rasa adalah warga Kabupaten Bantul. Di mana mereka bekerja di lingkungan Pemkab Bantul. “Di sini nggak ada kaitannya dengan partai,” dalihnya.

Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo berkomitmen menampung aspirasi para eks PHL. Bahkan, DPRD dalam waktu dekat bakal memanggil bupati Bantul. (zam/ila/mg1)