JOGJA – Dedikasi Sugianto sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hingga akhir hayatnya mendapat apresiasi dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Selasa sore (9/1) Khofifah menyempatkan takziah ke rumah Sugianto di Ledok Ratmakan RT 29/RW 08 Ngupasan, Gondomanan, Jogja.

Sugianto meninggal dunia pada 18 Desember 2017 lalu. Sebelum meninggal, Sugianto masih bertugas membagikan jatah Asistensi Sosial Lanjut Usia (Aslut) bagi para lansia di Gondomanan. Tapi, belum semuanya tersampaikan ke penerima.

“Di tas bapak kok banyak amplop, ternyata Aslut yang belum dibagikan,” ungkap sang istri Dewi Mustika Ningrum kemarin.

Menurut istrinya, Sugianto dikenal aktif sebagai pekerja sosial. Terakhir, dia betugas sebagai TKSK Gondomanan. Sugianto sendiri sudah menjadi TKSK sejak awal pembentukannya pada 2009 silam. Bahkan menurut Dewi, sang suami sebelumnya sudah menjadi pekerja sosial masyarakat (PSM) bahkan sejak sebelum menikah. “Saya sama anak-anak juga menjadi PSM,” ujarnya.

Mendengar kisah itu, Khofifah mengaku kagum dengan semangat Sugianto sebagai pekerja sosial. Bahkan ketika tahu empat anak Sugianto bisa melanjutkan pendidikan tinggi, di mana putra pertama Sugianto baru merampungkan kuliah S2 di UGM.

Khofifah pun menjanjikan akan memberikan beasiswa bagi anak-anak Sugianto, sambil berpesan mereka bisa meneruskan kiprah ayahnya. “Semangat bapak Sugianto ini harus diteruskan putra-putrinya,” pesan Khofifah.

Meskipun begitu sebagai pekerja sosial, diakui Dewi, pendapatan yang diperoleh suaminya tidak besar. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mereka membuka toko kelontong dan usaha rias manten. Dari usahanya tersebut keempat anaknya bisa mengenyam pendidikan tinggi.

“Berapapun pendapatannya disyukuri, Insya Allah berkah,” tuturnya.

Menurut salah seorang TKSK di Umbulharjo Muhammad Sofwan, sebagai TKSK memang harus memiliki usaha sampingan untuk menghidupi keluarga. Pendapatan sebagai TKSK yang mengurusi semua masalah sosial di kecamatan memang masih di bawah upah minimum kota (UMK) Kota Jogja 2018 yang ditetapkan Rp 1.709.139.

“Harus ada sampingan, kalau njagake bulanan ya tidak mungkin,” ujarnya.

Sebagai TKSK, dari Kemensos mereka mendapatkan subsidi operasional sebesar Rp 500 ribu per bulan. Tapi berdasar kesepakatan bersama TKSK di DIJ, pencairannya tiap tiga bulan sekali. Dari Pemprov DIJ ada bantuan yang dihitung berdasar hari orang kerja, minus hari libur nasional dan Sabtu-Minggu, per hari yakni Rp 40 ribu. Sedang dari Pemkot Jogja per bulan mendapat bantuan Rp 600 ribu.

“Ada tambahan sebagai tim support program yang diampu, karena sifatnya sosial sejak awal disadari hanya untuk pelayanan,” tuturnya. (pra/ila/mg1)