GUNUNGKIDUL – Sebanyak 10 kepala desa (kades) di Gunungkidul belum melaporkan penggunaan dana desa 2017. Puluhan desa yang “bandel” tersebut tersebar di sejumlah kecamatan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul Subiantoro mengatakan kesepuluh desa tersebut baru menyerahkan data soft file.

Tetapi itu belum cukup. Laporan harus dalam bentuk berkas. Karena dua data tersebut untuk saling melengkapi.

“Sampai batas waktu penyerahan berakhir Minggu (7/1), dari 134 desa yang sudah menyerahkan laporan,” kata Subiantoro Selasa (9/1).

Dia enggan merinci sepuluh desa tersebut. Laporan fisik dibutuhkan sebagai bukti dasar laporan penggunaan dana desa ke sistem aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).

“Laporan berbentuk soft file tidak digunakan. Sehingga tidak memasukkan data penggunaan dana desa ke aplikasi,” ungkap Subiantoro.

Dia berharap kepada desa yang belum menyerahkan laporan segera melengkapinya. Mendesak dilakukan karena berkas itu sebagai dasar laporan ke Pusat terkait pengunaan dana desa.

“Jadi, sebenarnya laporan penggunaan dan desa hanya sebatas program kegiatan yang bersumber dari dana desa,” terangnya.

Subiantoro akan meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBDes 2017 untuk persyaratan pencairan Dana Desa 2018. Tapi untuk kebutuhan pelaporan dalam OMSPAN, hanya memerlukan laporan penggunaan Dana Desa 2017.

Kades Pucung Bambang Untara sudah menyerahkan laporan penggunaan Dana Desa 2017. Total anggaran sekitar Rp 900 juta untuk sejumlah program, salah satunya pengembangan wisata Pantai Srakung, Jalan Usaha Tani, BUMDes dan pemberdayaan masyarakat. “Laporan sudah aman,” kata Bambang Untara. (gun/iwa/mg1)