JOGJA- Pensiun masal separo lebih pejabat eselon I dan II Pemprov DIJ terjadi pada 2018-2020. Tercatat dari 38 jabatan struktural kepala biro, badan, dan dinas, hingga sekretaris provinsi (Sekprov) ada sebanyak 20 orang purna tugas.

Gelombang pensiun dimulai Februari depan hingga akhir 2020. Menyikapi banyaknya antrean pejabat yang pensiun itu, Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto meminta pemprov mengantisipasinya.

Bentuknya dengan mengadakan seleksi terbuka sedini mungkin. “Kalaupun menunjuk pelaksana tugas (Plt), waktunya jangan terlalu lama,” pinta Eko Selasa (9/1).

Tidak itu saja, Eko yang juga menjabat wakil ketua DPD PDI Perjuangan DIJ itu meminta agar para pejabat tersebut terus mengabdikan dirinya setelah purna tugas. Di antaranya, maju sebagai calon legislatif (caleg) Pemilu 2019.

Ini merujuk pengalaman Bambang Chrisnadi, kolega Eko di PDI Perjuangan. Sebelum menjadi anggota Komisi A DPRD DIJ, Bambang menjabat deputi Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Dia maju sebagai caleg saat Pemilu 2014 dari Dapil Gunungkidul.

“2020 juga ada pilkada serentak. Bisa saja setelah atau saat menjelang pensiun ikut pilkada. Peluangnya terbuka luas,” ajak Eko.

Tawaran Eko agar para birokrat pemprov bergabung dengan partai politik dan ikut meramaikan bursa pilkada sempat disinggung dalam rapat kerja dengan Sekprov DIJ Gatot Saptadi sehari sebelumnya.

Rapat kerja yang berlangsung di ruang Komisi A membahas penataan pegawai di lingkungan pemprov. Gatot didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ R. Agus Supriyanto dan Kepala Biro Organisasi YB. Jarot Budi Harjo. “Setelah pensiun ikut pilkada saja,” rayu Eko di hadapan Gatot.

Bukan hanya satu kali Eko memberikan tawaran tersebut. Dalam rapat kerja itu, politisi PDI Perjuangan dari Dapil Kota Jogja itu menyebut hingga empat kali.

Mendengarkan tawaran itu Gatot yang akan mengakhiri masa tugas per 1 Oktober 2019 tak merespons. Birokrat yang pernah menjadi penjabat bupati Sleman itu hanya klecam-klecem. Beberapa kali Gatot hanya melempar senyum.

Demikian pula dengan Agus. Pria yang pensiun pada April 2020 atau empat bulan setelah Gatot itu memilih tak berkomentar. Begitu juga dengan Jarot. Kepala biro organisasi ini lebih banyak diam. Maklum masa pengabdian pria kelahiran 10 November 1962 itu masih panjang. Jarot baru akan pensiun per November 2022.

Dalam rapat kerja itu Gatot lebih bersemangat menanggapi pernyataan anggota Komisi A dari FPDI Perjuangan Bambang Chrisnadi. Terutama menyangkut desakan agar 2018 dijadikan tahun tanpa Plt. Harapan itu sulit direalisasikan. “Ada beberapa kendala karena masa pensiun kami berbeda-beda. Ini berbeda dengan pilkada serentak,” ucap Gatot balik menyentil.

Langkah yang bisa dilakukan hanya mempersingkat usia Plt. Dia pun menyebut, pada Februari akan menunjuk Plt kepala BLH dan kepala Satpol PP. Ini karena Kepala BLH Joko Wuryantoro dan Kepala Satpol PP GBPH Yudhaningrat sama-sama purna tugas per 1 Februari 2018.

Dari catatannya, di 2018 ada lima pejabat pensiun. Sedangkan 2019 ada dua orang. Puncaknya pada 2020 sebanyak 13 orang pejabat. Adapun pelaksanaan pilkada serentak tahap III terjadi pada 2020. Ini untuk gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih melalui pilkada serentak tahap I pada 9 Desember 2015 silam.

Untuk DIJ ada tiga daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahap III. Yakni Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman. Bupati dan wakil bupati yang sekarang menjabat di tiga kabupaten itu terpilih lewat pilkada serentak 2015 lalu.

Sejauh ini tidak banyak birokrat pemprov yang maju ke pilkada setelah pensiun. Hingga sekarang baru Tri Harjun Ismaji yang pernah mengawalinya. Dua bulan usai pensiun pada Juli 2011, Sekprov DIJ periode 2006-2011 itu maju sebagai calon wakil wali kota Jogja. Kala itu dia berpasangan dengan Ahmad Hanafi Rais.

Berbeda dengan Tri Harjun yang gagal memenangkan pilkada, sukses justru diraih Suharto saat masih aktif sebagai pegawai negeri sipil.

Suharto yang pernah menjabat kepala badan pengawasan daerah (sekarang Inspektorat, Red) berhasil memenangi Pilkada Gunungkidul 2005 silam.

Gagal dalam Pilkada 2005 juga dialami GBPH Yudhaningrat yang maju dalam bursa bupati Bantul. Saat itu Yudhaningrat masih menjabat salah satu kepala seksi di Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) DIJ.

Di sisi lain, pensiunan pejabat pemprov yang aktif di parpol, antara lain, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ Titik Sugiharto, bekas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ahmad Dawam, serta mantan Kepala Dinas Pertanian Nanang Suwandi. Dawam menjadi penasihat DPD Perindo DIJ dan Nanang giat di salah satu elemen Partai Golkar DIJ.

Dibandingkan dua sejawatnya, Titik terlihat paling progesif. Dia tercatat menjadi pengurus harian DPW Partai NasDem DIJ. Titik juga maju sebagai calon anggota DPRD DIJ pada Pemilu 2014 dan 2019 mendatang dari Dapil Gunungkidul. (kus/yog/mg1)