SLEMAN – Pengelola Taman Tebing Breksi tengah mempersiapkan Peraturan Desa (Perdes) Wisata. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan bersama jajaran Pemkab Sleman dan Pemprov DIJ. Sekaligus melegalkan pungutan retribusi kawasan wisata tersebut.

Ketua Pengelola Tebing Breksi Kholiq Widiyanto mengakui belum ada retribusi resmi di Breksi. Selama ini, pihaknya hanya mengenakan retribusi parkir sesuai anjuran Dinas Perhubungan (Dishub). Sementara untuk tiket masuk dikenakan harga sukarela.

“Retribusi parkir Rp 2.000 untuk motor, dan untuk tiket masuk sukarela. Jika pengunjung hanya berkenan membayar parkir juga tidak ada apa-apa,” ujarnya Minggu (7/1).

Penyusunan Perdes ini melibatkan stakeholder Pemdes Sambirejo, Prambanan. Butir-butir penyusunan berdasarkan kesepakatan bersama. Termasuk nominal pungutan retribusi yang diterapkan sehingga tidak ada istilah pungutan nonretribusi.

Mengenai nominal, dia belum bisa memastikan. Hanya, perkiraan awal tidak lebih dari Rp 5.000. Pertimbangannya berdasarkan jumlah kunjungan dan fasilitas wisata. Mengenai keabsahan aturan baku, Kholiq terus berkonsultasi kepada Pemkab Sleman.

“Untuk produk Perdesnya kalau sudah jadi akan kami konsultasikan ke Biro Hukum Setda Pemkab Sleman. Tapi masalahnya kawasan Breksi ini beda dengan Kaliurang dan Kaliadem, jadi perlu pembahasan lanjut teknisnya,” jelasnya.

Ketua Pokdarwis Sambirejo Mujimin menyambut positif adanya Perdes Retribusi. Dia menjelaskan awal lahirnya Tebing Breksi berawal dari kepedulian. Pada awalnya lokasi tersebut justru tidak disiapkan sebagai kawasan wisata.

Berangkat dari kepedulian alam, sejumlah penambang batu beralih profesi. Memanfaatkan kekayaan alam dan mengemas jadi potensi wisata. Bahkan hingga saat ini sejumlah destinasi wisata lain juga hadir. Seluruhnya hadir dalam paket wisata Taman Tebing Breksi.

“Jadi legal dengan adanya Perdes tersebut. Pemberdayaan warga sekitar juga sudah optimal dan tertata. Hanya perlu peningkatan fasilitas wisata di beberapa titik. Harapannya Perdes ini bisa disambut baik oleh Pemkab Sleman,” harapnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman Sudarningsih mengungkapkan, pihaknya juga telah bergerak. Pemkab Sleman saat ini tengah membahas Perda Pengelolaan Kepariwisataan, salah satunya tentang Tebing Breksi. Produk aturan baku ini turunan dari Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Sudarningsih mengungkapkan, ada empat pilar dalam pembahasan Perda tersebut. Pertama terkait pemberdayaan masyarakat, pemasaran, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta industri.

“Kalau yang tentang industri sudah ada Perdanya tentang tanda daftar industri pariwisata. Lha yang tiga akan kami akomodasi di Perda yang sedang disusun. Adanya Perdes nanti bisa dikerjasamakan dengan pemkab seperti di Kaliurang dan Kaliadem,” ujarnya. (dwi/ila/mg1)