PURWOREJO – Pemberian insentif bagi guru ngaji di Kabupaten Purworejo menarik perhatian DPRD Kabupaten Magelang. Anggota Komisi IV yang mengadakan studi banding di DPRD Purworejo ingin mengetahui lebih dalam tentang penghargaan itu karena mereka gagal merealisasikan di daerahnya.

“Kami tertarik dengan adanya pemberian insentif bagi guru ngaji di Purworejo. Kami ingin lebih dalam tentang pemberian itu,” kata salah satu anggota DPRD Magelang Sawoko saat berada di ruang Alat Kelengkapan DPRD Purworjeo (5/1).

Dalam kunjungan itu, DPRD Kabupaten Magelang dipimpin langsung Ketua Komisi IV Mafatikhul Huda dan diterima Ketua Komisi D Rujiyanto bersama anggota DPRD Rohman, Asisten III Sekda Purworejo Muh Wuryanto, serta dari OPD terkait.

Senada dengan pernyataan Sawoyo, anggota yang lain Singgih mengatakan, DPRD Kabupaten Magelang pernah memperjuangan pemberian insetif itu. Susunan raperda telah mencapai pembahasan, namun gagal terlaksana karena tidak ada payung hukumnya.

“Kami sudah sampai pembahasan, tapi tidak bisa tercapai kesepakatan karena tidak ada aturan hukumnya. Ini menarik ternyata di Purworejo hal itu bisa terlaksana dengan baik,” ujar Singgih.

Kasubag Kemasyarakatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Purworejo Marzuki menyampaikan, pemberian insentif bagi guru ngaji di Purworejo merupakan hibah dari pemkab. Diberikan mulai tiga bulan terakhir di tahun 2017, tercatat ada 2.472 guru ngaji yang menerima.

“Total dana yang digunakan untuk pemberian insentif itu ada Rp 970.000.000. Baru kita gulirkan di akhir tahun karena penganggarannya memang menggunakan APBD Perubahan,” ujar Marzuki.

Rencananya di tahun 2018 ini akan ada peningkatan jumlah penerima sehingga alokasi yang disediakan mencapai Rp 4,5 miliar. Dan pemberian ini akan dilakukan tiap catur wulan. “Alur adanya pemberian ini merupakan inisiatif dari Pak Bupati dan ternyata sama dengan Komisi D. Selanjutnya kita melakukan studi banding ke Kota Kediri yang telah melaksanakan,” tambah Marzuki.

Diungkapkan, memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru ngaji agar bisa mendapatkan insentif. Di antaranya rasio mengajar atau rasio kelas harus di atas 15 santri. Hal ini berlaku kelipatannya dengan pengertian jika jumlahnya 30 atau 45 santri, berarti bisa tiga orang guru ngaji yang diberikan.

“Guru-guru ngaji ini berasal dari pondok pesantren, madrasah diniyah, tempat pendidikan Alquran dan majelis taklim,” jelasnya.

Selain persyaratan di atas, lembaga yang menaungi para guru ngaji pun harus memiliki nomor statistik dan terdaftar di Kemenag. “Jadi koordinasinya kami lakukan antara Kesra dengan Kemenag Purworejo,” kata Marzuki. (udi/laz/mg1)