KULONPROGO – Warga penolak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang tergabung delam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) masih konsisten dengan sikapnya. Mereka masih menutup pintu komunikasi dengan pihak manapun.

“Warga hanya ingin pembangunan NYIA dihentikan dan ingin hidup dan tinggal di sini. Kami punya hak dan dilindungi negara,” kata Humas PWPP-KP Agus Widodo kemarin (5/1).

Menurut dia, PWPP-KP memiliki alasan kuat dengan sikap tersebut. Apa yang dilakukan tidak salah. Pihaknya juga belum ada pikiran membuka dialog dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Terlebih jika dialog hanya bertujuan membujuk PWPP-KP menyerahkan tanahnya.

“Yang dirembuk itu apa? Kalau bandara (NYIA) dibatalkan selesai urusan. Kami tidak mau negosiasi, karena ujung-ujungnya kami dipaksa menyerahkan tanah. Padahal kami bersikukuh tidak menyerahkan aset kami,” ujar Agus Widodo.

Agus mengklaim jumlah warga penolak yang masih bertahan jumlahnya 38 rumah atau 300 KK. “Mereka masih bersikeras bertahan di lahan dan rumah yang mereka miliki. Tetap bercocok tanam dan melakukan aktivitas bersama keluarga,” ucapnya.

Pada bagian lain, Agus membantah kabar adanya relawan yang berencana melakukan audiensi dengan Pemkab Kulonprogo maupun Angkasa Pura I. PWPP-KP tidak pernah ada rencana beraudiensi dengan bupati, Pemkab, maupun Angkasa Pura I untuk membahas NYIA.

“Jika ada yang beraudiensi kami pastikan itu bukan relawan PWPP-KP. Kami tidak mengenal mereka. Namun silakan jika relawan tadi menyatakan bahwa mereka menolak NYIA, itu hak mereka. Pastinya kami tidak pernah merekomendasikan ataupun menyuruh relawan beraudiensi,” kata warga Palihan tersebut.

Ditambahkan, untuk menjadi relawan PWPP-KP ada syarat tertentu. Tanpa melihat asal perseorangan atau organisasi, jika prinsip mereka bertentangan dengan garis perjuangan PWPP-KP, maka PWPP-KP tidak akan mengakui mereka sebagai relawan.

“Kalau bertindak sendiri sekehendak mereka itu sudah menyimpang dari rencana PWPP-KP, yang jelas kami juga punya aturan,” katanya.

Sebelumnya, Assek II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kulonprogo Triyono mengatakan Pemkab membuka diri atas inisiatif udiensi oleh mahasiswa atau aktivis penolak NYIA. Diharapkan audiensi itu membuka pemahaman tentang NYIA.

“Bupati merespons baik dan siap bertemu. Audiensi bisa digunakan bupati memberikan pencerahan kepada mahasiswa. Tidak minta mahasiswa memberi tahu warga agar mau melepaskan tanah. Cukup menyampaikan informasi yang benar,” katanya.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan Pemkab Kulonprogo dan AP I selaku pemrakarsa pembangunan bandara telah berkomitmen saling membantu dan berbagi peran. “Pekerjaan harus terus jalan. Kami punya tugas mengusahakan kegiatan dan langkah persuasif,” kata Hasto. (tom/iwa/mg1)