GUNUNGKIDUL – Kementerian Sosial (Kemensos) membuat kebijakan penonaktifan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di Gunungkidul, warga yang masuk dalam Peserta Bantuan Iuran (PBI) dan tidak dapat memanfaatkan kartu tersebut jumlahnya mencapai belasan ribu orang.

“Untuk Gunungkidul sendiri yang dihapuskan sebanyak 19.557 peserta,” kata Kepala Dinas Sosial Gunungkidul Siwi Irianti kemarin (5/1).

Dia menjelaskan, kebijakan penoaktifan tersebut dituangkan dalam Surat Keptusan Menteri Sosial 126/HUK/2017 Tentang Penonaktifan KIS PBI APBN. Artinya, kebijakan ini murni dari pemerintah Pusat dan bukan dari pemerintah daerah.

“Belum lama ini kami menerima SK (surat keputusan) mengenai penonaktifan tersebut,” ujar Siwi.

Kebijakan penonaktifan kartu BPJS dari Pusat ini dilakukan sepihak. Karena tidak dikoordinasikan terlebih dengan pemerintah daerah. Dia tidak menampik, prosedur baru mengenai penonaktifan peserta BPJS ini membuat resah masyarakat.

“Karena ini (kebijakan) dari Kemensos, langkah yang kami lakukan adalah mencoba verifikasi dan validasi (verval) untuk memastikan apakah betul sudah sesuai dengan alasan penonaktifan,” ucapnya.

Menurut Siwi, alasan penonaktifan ada tiga. Yakni meninggal dunia, ganda kepersetaan dan mampu. Atas dasar itu pihaknya melakukan verval dari total peserta BPJS yang kepesertaanya telah dinonaktifkan.

“Jika nanti dtemukan kasus belum layak dinonaktifkan, maka akan diusulkan untuk diaktifkan kepada Kemensos,” ujarnya.

Untuk waktu pelaksanaan verval, sudah dimulai. Bersama pemerintah desa masih dalam proses verifikasi lapangan. Membutuhkan waktu tidak sebentar karena jmlah yang diverifikasi mencapai belasan ribu. “Kami harus melakukan penyisiran ke masing-masing peserta,” kata Siwi.

Kata dia, kepesertaan BPJS ini hanya dinonaktifkan, bukan dihapus. Bagi warga yang merasa haknya dicabut secara sepihak diminta melapor kepada Dinas Sosial agar ditindaklanjuti.

“Jadi, warga kan tahu kepesertaan di BPJS berfungsi atau tidak ketika digunakan,” terangnya.

Sementara itu, salah seorang warga Gading, Playen, Maria Ayu Listia Dewi mengaku belum mengerti perihal penonaktifan kepesertaan BPJS. Terlebih selama ini pihaknya juga jarang menggunakan kartu tersebut.

“Hanya kemudian kalau tiba-tiba ketika dibutuhkan sudah tidak bisa bagaimana?” tanya mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Gunungkidul itu. (gun/iwa/mg1)