MUNGKID – Komposisi daerah pemilihan (dapil) untuk pemilihan legislatif di Kabupaten Magelang berpotensi berubah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mengevaluasi kondisi dapil yang selama ini sudah berjalan. Pada Pemilu 2019, ada tiga potensi yaitu komposisi dapil berubah, ada penambahan atau pengurangan, dan dapil tetap seperti Pemilu 2014.

Suviratno dari Divisi Teknis KPU Kabupaten Magelang mengatakan, kepastian berubah tidaknya dapil masih menunggu uji publik. Rencananya, uji publik dilangsungkan 26-28 Januari mendatang. KPU akan mengundang berbagai partai politik agar nanti bisa memberi masukan.

Hal yang mempengaruhi kondisi dapil adalah data agregat kependudukan per kecamatan di Kabupaten Magelang. Kemudian data penduduk semester 2 pada 2017 silam. Data itu lalu dipakai untuk simulasi penataan dapil di Kabupaten Magelang.

Adapun mekanisme penghitungan alokasi kursi, terdapat beberapa poin. Yakni menentukan jumlah kursi di DPRD berdasarkan jumlah penduduk. Itu sesuai dengan Pasal 191 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, juga menentukan angka bilangan pembagi penduduk (BPP), menentukan estimasi kursi per kecamatan dan mengelompokkan daerah pemilihan.

Berdasarkan Pemilu 2014, Kabupaten Magelang dibagi menjadi enam dapil. Dapil I meliputi Mertoyudan, Borobudur, dan Mungkid; Dapil II (Salaman, Kajoran, Tempuran); Dapil III (Kaliangkrik, Bandongan, Windusari), dan Dapil IV (Secang, Grabag, Ngablak), dapil V (Pakis, Candimulyo, Ngablak, Sawangan) dan dapil VI (Dukun, Muntilan, Srumbung, Ngluwar). “Berdasar Peraturan KPU, maka ketentuan penataan dapil penduduk di atas 1 juta, jumlah kursinya 50,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Magelang Afiffuddin menjelaskan, terdapat tujuh prinsip penataan dapil. Yaitu, kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, integralitas wilayah, proporsional, conterminus, kohesivitas, dan kesinambungan.”Prinsip KPU kabupaten kota diminta evaluasi oleh KPU pusat. Caranya, menggunakan acuan 7 kriteria,” ujarnya.

Prinsip kesetaraan suara yaitu dengan pertimbangan perolehan kursi antar dapil, untuk ketaatan pada sistem saat ini dinilai proporsional, karena perolehan antar dapil 6-12 kursi. Intregitas wilayah yaitu dengan penjelasan pertimbangan geografis antar kecamatan.

Sementara kohesif adalah kemiripan aspek historis antardapil. Mulai dari aspek budaya, sosial, adat istiadat. Jika ada kemiripan, maka lebih baik dijadikan satu dapil. Ada juga prinsip kesinambungan adalah mempertimbangkan komposisi dapil yang sudah ada sebelumnya.

Merujuk dari tujuh prinsip itu, maka hasil diskusi di internal KPU memunculkan tiga pilihan. Dapil bisa saja tetap seperti dulu, bisa berkurang atau bertambah, dan pilihan terakhir dapil bisa saja berubah.

Kalau dapil tetap, maka ada potensi ketidakseimbangan nilai kursi atau suara antar dapil. Kalau dapil berubah, maka ada potensi ketidaksenambungan dengan pemilu sebelumnya. Hal itu karena adanya kecamatan yang terpisah dengan dapil pemilu 2014.

Jika berubah menjadi 5 atau 7 dapil itu untuk mengejar kesetaraan. Opsi lain dengan enam dapil sebenarnya masih memungkinkan, tapi nanti yang berubah kecamatan di dapil. “Ini seperti dikembalikan ke sejarah administrasi kawedanan dahulu,” ungkapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil Pemilu 2014 silam, DPRD Kabupaten Magelang diisi 50 kursi. Mereka berasal dari enam dapil yang tersebar di 21 kacamatan. Dapil I memperoleh 10 kursi, dapil II 7 kursi, dapil III 7 kursi, dapil IV 8 kursi, dapil V 8 kursi, dan dapil VI 10 kursi. (ady/laz/mg1)