JOGJA – Peredaran dan penjualan minuman beralkohol (mihol) di Kota Jogja ternyata cukup terbuka. Meski dilarang pemerintah, tak sedikit kafe dan toko kelontong yang menjualnya secara terang-terangan. Seperti di kafe-kafe di sepanjang Jalan Parangtritis, Prawirotaman. Aneka mihol berbagai merek ditawarkan di buku daftar menu. Bahkan ada kafe yang secara vulgar memajang botol mihol siap saji di etalase. Sementara stok mihol disimpan di bagian belakang kafe.

Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharuddin Kamba menilai, maraknya peredaran mihol di Kota Jogja tak lepas karena regulasi yang digunakan untuk penegakannya sudah sangat uzur. Berupa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja. Sanksi atas pelanggaran regulasi tersebut hanya dikenai denda maksimal Rp 5 ribu atau kurungan badan maksimal enam bulan. “Aturan ini jelas sudah usang. Seharusnya Pemkot Jogja memperbaruinya dengan sanksi yang lebih berat, sehingga bisa membuat efek jera bagi para pelanggarnya,” kritik Kamba kemarin (4/1).

Menurutnya, jika pemkot tetap mempertahankan perda tersebut, hakim di pengadilan pun bakal kesulitan saat akan menjatuhkan vonis. Vonis hakim sulit untuk bisa menjadi efek jera karena sanksi dalam regulasi yang menjadi acuan terlalu ringan. “Masalah inilah yang membuat banyak pelanggaran tindak pidana ringan di Kota Jogja. Sanksi yang terlalu ringan karena regulasinya usang,” sindirnya.

Tak pelak, petugas gabungan Polresta Jogja dan Satpol PP Kota Jogja pun mampu mendapati ribuan botol mihol berbagai merek saat menggelar razia mihol pada Rabu (4/1) malam. Tak kurang 10 kafe terjaring razia karena menjual mihol kepada pengunjung.

Kasatpol PP Jogja Nurwidihartana menegaskan, berdasarkan Peraturan Presiden No.74/2013, mihol hanya boleh dijual di hotel bintang empat dan lima. “Tapi di sini (Kota Jogja, Red) malah ditawarkan di kafe pinggir jalan. Makanya kami sita,” ujarnya.

Nurwidi, sapaannya, juga membenarkan jika penindakan bagi para penjual mihol di Kota Jogja masih menggunakan Perda No.7/1953. Karena itu, dalam kasus ini Satpol PP menyerahkan proses hukum bagi para pengedar mihol kepada aparat kepolisian.

Sementara Satpol PP menjerat pemilik kafe yang tak memiliki izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jogja Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha Kepariwisatan. Ada delapan kafe yang terbukti melanggar TDUP pada malam itu. Tanpa TDUP pemilik kafe terancam denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan badan selama tiga bulan.

Kabag Ops Polresta Jogja Kompol Adji Hartanto menambahkan, semua mihol yang disita menjadi barang bukti dalam berita acara pemeriksaan (BAP) untuk diajukan ke pengadilan. Para pemilik kafe dikenai tindak pidana ringan (tipiring).

Menurut Adji, dari banyak razia yang digelar baru kali ini jajarannya mendapatkan barang bukti paling banyak. Adji membantah razia mihol kali ini digencarkan semata-mata karena belum lama ini ada tiga orang tewas akibat menenggak oplosan. “Ada atau tidak ada korban jiwa, razia rutin dilakukan,” klaimnya.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi turut memantau jalannya razia. Dalam kesempatan itu dia mengimbau masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan penjualan dan peredaran mihol. “Jika ada indikasi orang jual mihol atau oplosan, segera laporkan ke kami,” pesannya. (pra/yog/mg1)