SLEMAN – Kawasan premium di wilayah Kabupaten Sleman telah berubah menjadi hutan baliho dalam waktu setahun terakhir. Tak sedikit baliho berukuran jumbo yang tiang penyangganya dipasang di pinggir jalan, namun luas papan reklamenya melebihi separo lebar jalan. Pemandangan ini banyak ditemui di sepanjang Jalan Kaliurang. Kondisi hampir serupa di Jalan Affandi, mulai Simpang Empat Condongcatur hingga Simpang Demangan, Caturtunggal. Bahkan di ruas jalan ini, beberapa reklame dipasang di tengah median jalan.

“Masalah ini terkesan ada pembiaran. Persoalannya, selama ini pemasang baliho itu bayar pajak atau tidak,” sindir Ketua Komisi C DPRD Sleman Danang Maharsa kemarin (4/1). “Kalau ternyata mereka (pemasang baliho, Red) bayar pajak, ini berarti jelas ada pembiaran,” lanjutnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku belum lama ini sempat ngobrol dengan salah seorang pejabat di Satpol PP Sleman. Menurutnya, pejabat tersebut bingung dalam penegakan baliho ilegal lantaran tidak ada instruksi yang jelas dari pimpinan. Apalagi petugas Satpol PP tak bisa serta merta melakukan penegakan regulasi tanpa adanya rekomendasi dari instansi yang berkompeten dan berwenang mengenai masalah tersebut. “Yang penting jangan sampai pemasang baliho tidak bayar pajak. Tapi semua izin juga harus dipenuhi. Tata cara pemasangannya juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” ingatnya.

Kabid Penegakan Satpol PP Sleman Dedy Widiyanto menegaskan, pemasangan baliho di median jalan melanggar Peraturan Bupati Sleman No.53/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Hanya, upaya penegakan yang dilakukannya kerap menemui kesulitan akibat ulah pengusaha advertising nakal. Petugas tak jarang harus “kucing-kucingan” untuk menindak para pelanggar perbup.

Dedy mengaku pernah menertibkan sebuah baliho berukuran raksasa di tengah median Jalan Affandi. Bahkan, petugas menurunkan paksa seluruh materi iklan yang terpampang di papan baliho tersebut. “Sudah kami pasang spanduk tanda pelanggaran, tapi ternyata dipasang juga,” sesalnya kemarin kemarin (4/1).

Lemahnya pengawasan dan penindakan baliho liar ternyata bukan semata-mata karena ulah pengusaha advertising nakal. Di internal Pemkab Sleman pun terjadi persoalan. Saling lempar tanggung jawab pun kerap mewarnai penegakan regulasi. Dedy mengklaim, pengawasan konstruksi baliho menjadi kewenangan dinas pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman (DPUPKP). Sementara Satpol PP hanya bisa melakukan tindakan pembongkaran jika ada surat perintah dari bupati, berdasarkan rekomendasi DPUPKP. “Tapi kami tetap komitmen untuk menegakkan aturan,” ucap pejabat yang pernah berkarir di Bagian Hukum Setda Pemkab Sleman dan dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (DPMPPT) itu.

Sekretaris DPMPPT Sleman Triyana Wahyuningsih memastikan seluruh baliho yang terpasang di median Jalan Affandi ilegal.

Keberadaan baliho yang dipasang tanpa izin dinilainya berpotensi menyebabkan kerugian bagi pemkab. Ada kemungkinan pemasang tidak membayar pajak.

Nana, sapaannya, menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku baliho hanya boleh dipasang di badan jalan. Itu pun dengan catatan. “Baliho harus terpasang vertikal dan tidak menjorok ke arah jalan,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Nana, konstruksi baliho harus dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB). Materi reklame pun harus berizin.

Dikatakan, sebelum mendirikan sebuah baliho, pemohon izin harus memahami calon lokasi pemasangannya. Termasuk jalan kabupaten, provinsi, atau negara.

Selanjutnya, pemohon mengajukan izin ke DPMPPT.

Nana menegaskan, setiap reklame, baik berkonstruksi beton, rangka besi, maupun nonkonstruksi tetap harus disertai izin dari pemerintah setempat. “Tidak ada yang sulit selama pemohon mematuhi aturan dan memenuhi persyaratan,” tandasnya. (dwi/yog/mg1)