BANTUL – Wacana memihakketigakan pengelolaan tempat pemungutan retribusi di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Pantai Parangtritis kembali mengemuka. Itu menyusul kembali terjadinya penggratisan retribusi di TPR PantaiParangtritis pada puncak musim liburan Hari Natal dan tahun baru (Nataru) Senin (1/1) lalu.

“Kalau dipihakketigakan malah enak,” jelas Bupati Bantul Suharsono di ruang kerjanya, kemarin (3/1).

Yang dimaksud dengan lebih enak adalah Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul tak perlu lagi memungut retribusi di TPR. Proses penarikan murni menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Dengan begitu, Dispar tak perlu ambil pusing dengan pihak ketiga menggratiskan atau tetap memungut saat ada antrean panjang. Menurutnya, pemkab juga dapat mematok nilai kontrak lebih tinggi dibanding pendapatan asli daerah (PAD) yang disumbangkan Dispar.

“Misalnya, setahun Dispar ditarget dapat Rp 12,5 miliar. Kepada pihak ketiga bisa mengajukan Rp 20 miliar per tahun,” ucapnya.

Kendati begitu, pensiunan perwira menengah Polri ini menekankan, wacana memihak ketigakan hanya salah satu solusi alternatif menuntaskan problem tahunan di TPR Pantai Parangtritis. Sebab, nyaris setiap tahun terutama saat puncak musim liburan panjang Nataru petugas TPR atas permintaan kepolisian menggratiskan retribusi.

“Tiap tahun masalahnya sama. Jangan sampai terulang,” pintanya.

Solusi lain yang ditawarkan adalahmendesain ulang TPR. Suharsono berangan-angan ada dua loket TPR Pantai Parangtritis. Pertama, terletak di sekitar Angkruksari. Ini untuk memfasilitasi rombongan wisatawan yang mengendarai bus. Kedua, di Seloharjo, Pundong. Ini untuk wisatawan dengan mobil pribadi.

“Terus TPR inti yang sekarang digunakan tak difungsikan,” ungkapnya.

Nah, berbagai opsi solusi ini bakal ditawarkan Suharsono saat rapat koordinasi dengan Dispar. Suharsono mengaku berencana menggelar rapat koordinasi dengan Dispar. Ini untuk membahas sekaligus mengevaluasi musim liburan panjang Nataru. “Nanti kalau sudah longgar tak ajak koordinasi,” ujarnya.

Terpisah, Plt Kepala Dispar Bantul Kwintarto Heru Prabowo tak membantah seluruh personel yang bertugas di TPR saat puncak musim liburan Nataru kewalahan. Padahal, jumlah personel yang diterjunkan lebih dari 30 orang. Atau empat kali lipat dibanding hari biasa. Di samping itu, seluruh pihak yang terlibat seperti kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan juga bersepakat untuk meminimalisasi kemacetan. “Tapi praktiknya tidak mudah,” katanya.

Kwintarto menengarai besaran tarif retribusi baru turut memicu antrean panjang. Petugas TPR butuh waktu lebih lama untuk memberikan uang kembalian. Mengingat, mayoritas wisatawan membayar dengan uang pecahan Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu. Sementara, tarif retribusi per orang Rp 7.000. “Tarifnya Rp 6.750. Adapun Rp 250 untuk asuransi,” bebernya.

Terkait wacana memihakketigakan pengelolaan TPR, bekas camat Sewon ini bakal mengikuti kebijakan bupati. Toh, Dispar sebenarnya bukan petugas pemungut retribusi. Kendati begitu, Kwintarto juga punya sejumlah tawaran solusi. Di antaranya, membangun loket TPR baru di selatan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Loket TPR ini difungsikan memungut retribusi wisatawan yang mengendarai sepeda motor. “Adapun TPR yang di utara (lama) untuk mobil,” ungkapnya. (zam/ila/mg1)