SLEMAN – Kecamatan Cangkringan dan Seyegan meraih predikat tertib dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Total capaian PBB P2 untuk kedua wilayah ini mencapai sekitar Rp 1,4 miliar. Kisaran detail Kecamatan Cangkringan mencapai Rp 600 jutaan sementara Seyegan Rp 800 jutaan.

Camat Cangkringan Edi Hermana menturkan, strategi penagihan PBB P2 dengan mengutamakan wajib pajak (WP) tak terjangkau. Dia menjelaskan, ada beberapa dugaan mulai dari status peralihan objek pajak atau WP tidak di tempat.

“Inventarisasi dari surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang susah kami dahulukan. Biasanya objek pajak sudah dijual atau tidak berdomisili di Cangkringan. Jika tergolong besar (tagihannya) dan kami tidak mampu maka kami kembalikan ke BKAD,” ujarnya usai menerima penghargaan di Pendopo Rumah Bupati Sleman, kemarin (3/1).

Langkah kedua dengan melibatkan pemerintah desa hingga padukuhan. Sistemnya berupa penagihan terperinci di tingkat desa. Berupa pekan PBB diawali dari desa dan berlanjut di tingkat padukuhan.

Cangkringan, lanjutnya, belajar dari pengalaman tahun lalu. Realisasi tagihan PBB P2 hanya mencapai 96 persen. Penyebabnya adalah WP tidak di tempat hingga nominal kecil tidak tertagih.

“”Kadang ada yang tagihannya cuma Rp 5 ribu tapi kuantitas WPnya banyak. Ada pula yang terdampak erupsi 2010, beberapa di antaranya minta keringanan,” katanya.

Sama halnya dengan Cangkringan, Seyegan menerapkan jemput bola. Keterlibatan jajaran pemerintahan desa dan dukuh menjadi kunci utama. Termasuk pendataan WP di kelima desa dan 67 padukuhan kawasan Kecamatan Seyegan.

“Ditambah kesadaran membayar pajak sudah tergolong tinggi. Mendekati akhir Desember tagihan SPPT PBB P2 sudah lunas 100 persen,” ujarnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Harda Kiswaya terus melakukan evaluasi. Diakui olehnya capaian PBB P2 Sleman belum 100 persen sempurna. Salah satu kendala ada tagihan kepada WP kawasan perumahan.

Evaluasi penerapan tahun ini dengan penerbitan SPPT PBB P2 diawal tahun. Mengenai target 2018, BKAD Sleman mematok ketetapan sejumlah Rp 82,58 miliar. Jumlah tersebut terbagi dalam 618.404 lembar SPPT PBB P2.

“Ditambah untuk ketetapan PBB P2 tahun ini tidak ada kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2. Terbitnya SPPT diawal tahun semoga meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak sedini mungkin,” katanya. (dwi/ila/mg1)