JOGJA – Tarif parkir yang mahal sepertinya justru yang akan diterapkan oleh Pemkot Jogja. Itu untuk membatasi jumlah kendaraan yang parkir di dalam Kota Jogja. Meskipun begitu, Pemkot Jogja meyakinkan tarif yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut tidak setinggi yang dipatok juru parkir (jukir) selama liburan lalu.

“Ada batas atas tarif parkir. Tentu besarannya tidak seperti kejadian saat libur akhir tahun kemarin,” ujar Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti kemarin (3/1).

Menurutnya, dalam pembahasan di Pansus Raperda Perparkiran yang belum selesai dibahas tahun lalu, akan ditambah usulan penerapan batas atas tarif parkir tersebut. “Ada tarif saat kondisi normal dan padat,” tambahnya.

Penerapan tarif parkir yang tinggi tersebut diharapkan bisa memaksa masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Diakui HS, lokasi parkir di Kota Jogja terbatas, bukan kurang. Lahan yang terbatas tersedia sering dimanfaatkan jukir untuk menerapkan tarif seenaknya. Tapi, jelas HS, dengan adanya batas atas yang diatur dalam Perda tidak ada lagi alasan jukir menetapkan tarif parkir nuthuk.

“Batas atas tarif parkir itu yang ditetapkan memiliki dasar yang jelas dan besarannya tidak boleh terlalu tinggi,” ungkapnya.

Saat ini, pembahasan Raperda Perparkiran menjadi luncuran Propemperda 2018. Tiga Raperda tentang Perparkiran yang masuk dalam Program Pembentukan Peratutan Daerah (Propemperda) 2017 itu menjadi Raperda luncuran tahun ini.

Selain Raperda Induk Perparkiran, juga terdapat Raperda Parkir Tepi Jalan Umum, dan Raperda Parkir Tempat Khusus. “Belum selesai, pembahasan baru sekitar 25 persen,” ujar Ketua Pansus Raperda Perparkiran DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto.

Dalam draft Raperda Perparkiran yang sedang dibahas tersebut, jelas Fokki, terdapat penambahan satu zona parkir lagi, yaitu kawasan wisata. Dia juga mengaku mengusulkan dikenakan tarif progresif dan kenaikan tarif parkir di semua zona parkir. Idealnya, ujar Fokki, untuk tarif mobil di kawasan biasa Rp10 ribu setiap jamnya, sedang motor Rp 3 ribu tiap jamnya. Sedang di kawasan wisata, mobil dikenakan tarif Rp 20 ribu tiap jam dan motor Rp 10 ribu.

“Itu sebagai upaya paksa supaya masyarakat beralih menggunakan transportasi umum atau sepeda,” tuturnya.

Kemarin, petugas Dishub Kota Jogja kembali menangkap seorang jukir liar di jalan Margoutomo. Jukir tersebut memaksa menarik parkir mobil Rp 20 ribu. Plt Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Jogja Imanuddin Azis mengatakan, setelah cek ke lapangan dan melalui koordinator wilayah, jukir tersebut ilegal dan memakai atribut lama yang sudah dihapus. “Sama seperti yang lain, akan kami proses tipiring ke PN Kota Jogja,” tegasnya.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Lilik Wachid Budi Susilo menilai, kemacetan saat liburan merupakan hal yang tidak terelakan. Menurutnya, hal itu karena perencanaan pembangunan suatu kawasan yang tidak memperhatikan daya tampung dan daya dukung.

“Semisal Jogja daya tampungnya dua juta orang, diisi sampai 10 juta juga bisa tapi dampaknya pasti macet itu,” ujarnya.

Lilik menilai, selama ini masih belum ada perencanaan yang terkoordinasi dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung wilayah tersebut. Bisa jadi, lanjut dia, orientasi pelaku wisata untuk menarik wisatawan sebanyak mungkin data. Tapi tanpa memperhatikan daya tampung dan daya dukung bisa jadi wisatawan akan kecewa karena malah terjebak kemacetan. Tidak bisa hanya disalahkan jalan atau kendaraannya.

“Jalannya cuma segitu tapi kendaraan tambah terus pasti macet, yang perlu dipikirkan itu perencanaan untuk membatasinya,” jelasnya. (pra/ila/mg1)