SLEMAN – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DIJ Muhammad Lutfi Hamid meminta jajaran kabupaten/kota mulai terintergrasi dengan pemerintah. Salah satu tujuannya menghindari adanya persepsi kebijakan yang tidak tepat.

Dia mengakui bahwa Kanwil Kemenag sejatinya berada di bawah pemerintah pusat langsung. Hanya, terkait kebijakan wilayah tentu lebih tepat kolaboratif wilayah. Artinya beragam kebijakan diterapkan berdasarkan koordinasi dan situasional wilayah.

“Jadi mulai mengikis istilah vertikal, tetap berkoordinasi dalam lingkup wilayah. Karena setiap wilayah memiliki program membangun yang lebih tepat,” ujarnya di Kantor Kanwil Kemenag Sleman, kemarin (3/1).

Penerapan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi langkah awal. Sleman, lanjutnya, merupakan kabupaten kedua setelah Bantul. Adanya program ini bertujuan mempermudah pelayanan kepada warga.

System e-Government diusung sebagai acuan utama. Menyajikan informasi yang terpusat melalui media jariang internet. PTPS ini juga digadang-gadang mampu memotong antrian dan lebih efisien dalam pelayanan.

“Sesuai dengan semangat Sleman Smart Regency, PTSP melayani 42 jenis layanan. Jadi pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tranparasn dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi,” katanya.

Kepala Kanwil Kemenag Sleman Sa’ban Nuroni menjelaskan, PTSP diikuti dengan kebijakan efisiensi waktu. Pelayanan dijanjikan cepat selesai paling cepat satu hari. Seperti legalisasi dokumen, pengumpulan dokumen, usulan dokumen hingga layanan rekomendasi.

“Waktunya berbeda-beda tergantung jenis kepentingannya. Paling lama permohonan pendirian lembaga pendidikan sampai 21 hari,” jelasnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo berharap PTSP berjalan optimal. Warga menurutnya membutuhkan pelayanan yang efisien dan prima. Birokrasi waktu diakui olehnya menjadi harapan tertinggi di kalangan masyarakat.

“Dilengkapi dengan pelayanan yang terintegrasi, sehingga tidak perlu bolak-balik ke instansi lainnya,” ujarnya. (dwi/ila/mg1)