JOGJA – Angka ketimpangan pendapatan (gini ratio) yang cukup tinggi menjadi perhatian legislatif DIJ. Dengan gini ratio 0,440 mencatatkan ketimpangan DIJ melebihi angka nasional sebesar 0,391.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengatakan, kenaikan besaran gini ratio dari 0,43 pada periode Maret 2017 menjadi 0,44 di periode September cukup mengejutkan. Apalagi secara anggaran, Pemprov DIJ telah ditopang dana kesitimewaan yang besarannya mencapai Rp 2,6 triliun dalam lima tahun terakhir.

“Sudah ada APBD plus danais, harusnya program-program pengurangan kesenjangan bisa berjalan dengan baik,” kritik Eko kemarin (3/1).

Politikus PDI Perjuangan ini berharap, kepada seluruh jajaran pemprov bisa mendorong dan menjalankan program kegiatan yang fokus untuk kesejahteraan rakyat. Termasuk melakukan perencanaan yang lebih baik agar program kebijakan berjalan pada track yang benar.

“Orientasi pembangunan harusnya diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat,” katanya.

Melihat kondisi DIJ, terdapat sejumlah sektor yang bisa menjadi tumpuan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat DIJ. Program yang bisa dibidik untuk menjadi prioritas yakni jasa perdagangan, pelaku UMKM, sektor jasa pariwisata, serta anggaran pemberdayaan pertanian. Di sektor swasta, pemprov bisa turut andil dalam memfasilitasi penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat DIJ.

Pemprov, jelasnya, dapat memberikan fasilitas berbagai pendidikan dan pelatihan untuk lahirkan wirausaha. Apalagi, UMKM selama ini menjadi penyangga perekonomian yang ada di DIJ.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIJ Gatot Saptadi mengungkapkan, gini ratio yang masih tinggi tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menekan kesenjangan. Kesenjangan tersebut, jelas Gatot ditenggarai banyak terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

“Yang diungkapkan BPS menjadi referensi kami untuk melakukan langkah-langkah ke depan,” kata Gatot kepada Radar Jogja.

Mantan Plt Bupati Sleman ini menargetkan penurunan gini ratio di bawah angka nasional. Cara yang akan ditempuh melalui pemenuhan sektor-sektor pendorong kesenjangan seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Program kerberpihakan terhadap masyarakat miskin akan menjadi salah satu fokus yang ada dalam RPJMD yang kini tengah disusun. (bhn/ila/mg1)