Lahan yang Terkonsinyasi Menjadi Milik Negara

KULONPROGO – Sebanyak 14 perkara konsinyasi ganti rugi lahan bandara akan disidangkan, 13 perkara tahap penawaran maupun delegasi. Sedangkan perbaikan dan pelengkapan data sebanyak 10 perkara.

“Masih ada 37 perkara yang belum selesai proses konsinyasi. Kami tidak bisa mengklasifikasi mana perkara dari warga yang menolak bandara ataupun mendukung. Selama ada pengajuan register perkara dari AP I, itu yang kami proses,” ucap Humas PN Wates Nur Kholida Dwiwati Rabu (6/12/2017).

Dikatakan, dari ratusan perkara konsinyasi yang sudah diputus pengadilan, nilai ganti rugi yang dicairkan sekitar Rp 81,3 miliar. Adapun saldo dana ganti rugi lahan terkonsinyasi yang masih mengendap tersimpan di bank saat ini sekitar Rp 800,5 miliar.

“Jumlah itu termasuk ganti rugi lahan Paku Alam Grond (PAG) senilai sekitar Rp 701,5 miliar. Sedangkan nilai total dana yang dititipkan AP I ke PN Wates Rp 881,8 miliar,” jelasnya.

Kholida mengatakan setelah diputus pengadilan, lahan yang terkonsinyasi menjadi milik negara. Bisa dikuasakan kepada PT AP I. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (MA) 2/2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Rugi di PN dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Peraturan itu mengatur bahwa konsinyasi tidak terpengaruh penolakan warga. Artinya, ketika warga menolak tanahnya dibebaskan, pengadilan membuat berita acara penolakan itu. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan sidang penetapan konsinyasi,” tutur Kholida.

Pada tahap itu dilakukan pelengkapan berkas persyaratan konsinyasi. Seperti dokumen Izin Penetapan Lokasi (IPL), penilaian dari apraisal, hingga alas hak berupa sertifikat hak milik maupun Letter C baik dokumen asli maupun salinan.

Nantinya akan dilengkapi dengan salinan alas hak atas bidang lahan termohon yang dimiliki BPN (Badan Pertanahan Nasional).

“Jika warga pemilik lahan menolak, sidang penetapan konsinyasi terus berjalan. Yang terpenting sudah dilakukan penawaran kepada yang bersangkutan,” paparnya.

Konsinyasi dana ganti rugi pembebasan lahan bandara tidak bisa ditentukan kapan selesainya. “Hal itu menjadi ranah AP I sebagai pemohon yang seharusnya aktif mengajukan registrasi perkara konsinyasi dan koordinasi dengan BPN dan pihak terkait,” ucapnya. (tom/iwa)