Deadline Molor, Angkasa Pura I Buka Pintu Audiensi dengan Aktivis

KULONPROGO – PT Angkasa Pura (AP) I selaku pemrakarsa pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) menghentikan kegiatan pengosongan lahan, kemarin (6/12/2017). Hal itu dilakukan pasca-ricuh pengosongan lahan di Desa Palihan dan Glagah, Kecamatan Temon.

Akibatnya, batas waktu pengosongan pun mundur lagi hingga batas waktu yang belum ditentukan. “Pengosongan baru akan dilanjutkan pada gelombang kedua, sembari menunggu penetapan konsinyasi pengadilan. Jika sudah diputus pengadlan dan berkekuatan hukum tetap, maka kami akan kembali melakukan,” ucap Project Manager Pembangunan NYIA PT AP I Sujiastono Rabu (6/12/2017).

Sementara itu, warga penolak bandara masih tetap bertahan di rumah-rumah mereka kendati tanpa penerangan listrik. Mereka seolah tidak gentar dengan proses pengosongan lahan yang sempat dilakukan AP I dibantu ratusan aparat selama dua hari terakhir. Mereka masih kekeuh bertahan.

Pantauan di lapangan, kantor PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku pelaksana proyek sekaligus mitra PT AP I tidak seperti biasanya kemarin (6/12/2017). Sepi aktivitas, tidak seperti dua hari kemarin dimana ada ratusan anggota Polisi, TNI dan Satpol PP yang standby di kantor yang berada di Desa Palihan itu.

Semua ruangan terkunci tanpa penjagaan. Bahkan alat berat yang biasanya “ganas” merobohkan bangunan dan pepohonan milik warga teronggok tanpa “nyawa”.

Lalu lalang para pekerja maupun kendaraan dinas dari AP I juga tidak terlihat. Hal itu menguatkan pernyataan AP I, bahwa aktivitas pengosongan lahan benar-benar dihentikan sementara pasca-bentrok.

Koordinator Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) Supriyanto mengklaim masih ada 37 rumah yang berdiri dan dipertahankan warga. Sedikitnya 250 jiwa terdiri dari 100 lebih kepala keluarga di Desa Palihan dan Glagah tetap bertahan. “Kami akan tetap bertahan kendati harus dipaksa,” ucap Supriyanto.

Sementara itu, Pengadilan Negeri (PN) Wates mencatat hingga 30 November 2017 masih ada 213 perkara konsinyasi yang telah diputus hakim. Totalnya ada 250 perkara konsinyasi. Tiap satu perkara bisa mencakup lebih dari satu bidang lahan.

Dalam proses putusan, ada juga 29 perkara yang dicabut PT Angkasa Pura I karena berbagai factor. Serta 75 perkara yang telah dicairkan dana konsinyasinya. (tom/iwa)