KULONPROGO – Sejumlah warga Temon yang semula menolak pembangunan bandara mulai berbalik arah pada detik-detik akhir pengosongan lahan. Mereka mengajukan penaksiran ulang oleh apraisal atas aset bangunan dan tanaman milik mereka.

Warga tersebut adalah pecahan-pecahan kelompok penolak bandara Wahana Tri Tunggal (WTT). Pecahan warga itu dikenal sebagai Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP).

Berdasarkan informasi di lapangan, di Desa Glagah ada tujuh warga PWPP-KP dari Pedukuhan Bapangan dan Kepek yang meminta rumah dan tanamannya ditaksir ulang nilai ganti rugi pembebasannya.

Rumah warga bersangkutan kini sudah dikosongkan. Dari 22 orang warga penolak di desa tersebut, kini hanya tersisa 15 orang saja yang masih bertahan tak mau digusur pembangunan bandara.

Sedangkan di Desa Palihan, ada delapan warga penolak dari Pedukuhan Munggangan, Kragon II, dan Ngringgit yang berbalik arah dan minta dinilai ulang asetnya. Enam orang sudah mengosongkan rumahnya sedangkan dua lainnya bersiap pindah karena belum lama ini mengajukan penilaian ulang.

Dari 23 warga penolak bandara di Palihan, kini hanya tersisa 15 orang yang masih tetap menolak. “Seluruh warga pemohon di Palihan dan Glagah itu sudah menjalani penaksiran ulang pada Kamis (30/11),” kata Kepala Desa Glagah Agus Parmono Selasa (4/12).

Agus berharap warganya yang menolak bandara segera mengajukan permohonan ulang. “Agar semua baik, supaya bisa dinilai ulang asetnya dan tidak merugi. Sehingga mereka bisa pindah dengan tenang,” katanya.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah memberi opsi relokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga penolak yang belum punya hunian pengganti.

“Hal itu sudah beberapa kali ditawarkan kepada warga namun selalu ditolak. Alasan warga tidak ingin pindah karena tergusur bandara. Tidak ada respons positif dari warga atas penawaran itu,” ujarnya.

Kepala Desa Palihan Kalisa Paraharyana mengungkapkan hal senada, warga penolak tetap kukuh akan menghuni rumah mereka dan tidak mau pindah meski sudah ditawari tempat di rusunawa.

“Demikian pula dari warga yang sudah luluh dan meminta penialian ulang, mereka tidak mau pindah ke rusunawa dengan alasan terbatasnya luasan kamar yang tak cukup menampung barang,” ungkapnya.

Project Secretary Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Didik Tjatur Prasetya menegaskan solusi yang ditawarkan pemerintah cukup banyak. Termasuk soal rusunawa sebagai hunian sementara apabila warga yang akan pindah belum beli rumah baru.

“Terkait warga yang masih menolak, kami (AP I) tetap berpegang pada ketentuan undang-undang. Yakni, melalui mekanisme penaksiran nilai aset warga oleh apraisal. Ini sudah ganti untung, bukan ganti rugi lagi,” tegasnya. (tom/iwa/ong)