GUNUNGKIDUL – Pemerintah mulai mengerucutkan nilai kerugian akibat bencana banjir bandang akibar Siklon Cempaka. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul memperkirakan kerugian mencapai Rp 100 miliar.

“Namun nilai tersebut belum termasuk terganggunya kegiatan ekonomi penduduk,” kata Kepala DPUPRKP Gunungkidul Eddy Praptono Rabu (6/12/2017).

Kerugian yang terdata meliputi kerusakan infrastruktur dan rumah penduduk. Nilai kerugian tersebut muncul setelah dilakukan pengecekan di wilayah terdampak.

“Untuk kerusakan jembatan tersebar di 11 kecamatan, kerusakan jalan ada di sembilan titik dan kerusakan 202 rumah. Jadi, skalanya prioritas dulu,” ujarnya.

Eddy merinci, sebenarnya seluruh kecamatan merasakan bencana tersebut. Namun lokasi terparah di zona satu seperti Kecamatan Semanu, Gedangsari, Playen, Karangmojo, Semin, Girisubo, Wonosari, Tanjungsari, Nglipar, Ponjong, Tepus, dan Patuk.

“Kerugian fisik, infrastruktur dan rumah estimasi kerugian mencapai Rp 100 miliar,” ungkapnya.

Tidak semua kerugian itu akan dibebankan kepada Pemkab. Pemerintah masih fokus melakukan perbaikan dan optimalisasi sarana dan prasarana. Sehingga jalan-jalan tidak lagi terputus.

Melihat dampak kerusakan, skenarionya adalah sharing anggaran. Selain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 juga mengajukan anggaran dana ke Pusat dan Provinsi.

“Untuk perbaikan jembatan akan memakan waktu hingga tujuh bulan, sehingga belum bisa diperbaiki tahun ini,” ujarnya.

Namun dalam anggaran tanggap darurat, akan diusulkan pembangunan bronjong sebagai penahan bahu sungai. Setiap lokasi rata-rata membutuhkan dana Rp 1,2 miliar.

Ketua DPRD Gunungkidul Suharno meminta penanganan korban menjadi prioritas. Perbaikan infrastruktur akan dilakukan sharing anggaran, pemkab, provinsi maupun Pusat. (gun/iwa)