TEGAS: Suasana di sekitar The Lost World Castle yang berada di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman (5/12). (Dwi Agus/Radar Jogja)

ATR Turun, TLWC Dapat Peringatan
SLEMAN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengambil langkah tegas atas pelanggaran Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi. Salah satunya menyasar The Lost World Castle yang berada di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman. Peringatan diawali dengan pemasangan papan di depan area bangunan menyerupai kastil ini.

Dalam papan tersebut dijelaskan bangunan kastil melanggar tiga aturan baku sekaligus. Selain Perpres, adapula UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.

“Sebagai early warning sebelum ada tindakan lainnya. Sanksi berikutnya tentu sangat berat, mulai dari sanksi administrasi, pencabutan ijin jika ada izinnya, sanksi denda, hingga pencabutan hak dan pembongkaran,” tegas Direktur Penertiban dan Pemanfaatan Kementerian ATR Suryaman kemarin (5/12).

Dipasangnya papan peringatan ini sekaligus menjadi cambukan bagi jajaran pemerintah daerah. Menurutnya sebagai pengampu wilayah baik Pemprov maupun Pemkab wajib gerak. Artinya pemberian sanksi haruslah tegas, terlebih adanya bukti pelanggaran aturan baku yang berlaku.

Menurutnya, pengawalan hukum tata ruang haruslah konsisten. Pembiaran pada beberapa bangunan berdampak tata ruang secara keseluruhan. Dimana akan timbul masalah seragam di wilayah yang berbeda.

“Pada dasarnya memang wewenang Pemda karena memiliki produk aturan baku yang menjadi acuan. Terlebih Pemda memang pengampu wilayah ini. Jika memang tidak mampu, maka ATR bisa membantu baik tenaga dan pikiran,” ujarnya.

Secara detail, TLWC melanggar pasal 69 ayat 1 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sanksi berupa hukum kurungan tiga tahun dan denda maksimal Rp 500 juta. Perpres Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi, khususnya pasal 30 huruf B, dimana TLWC berada di zona lindung 2 (zona L2) atau kawasan rawan bencana terdampak langsung.

“Itukan sebenarnya sudah jelas, kalau memang mematuhi izin harusnya sejak awal sebelum membangun tahu. Masalahnya pembangunan diawali tanpa konsultasi dan perijinan. Kedepan, jajaran Pemda harus aktif agar tidak terjadi seperti ini lagi,” pesannya. (dwi/amd)