RADARJOGJA.CO.ID – Vonis denda yang dijatuhkan bagi pelanggar perizinan parkir di Kota Jogja belum memberikan efek jera. Sidang tindak pidana ringan (tipiring) Pengadilan Negeri (PN) Jogja terhadap enam juru parkir (jukir) kemarin (13/11), hanya menjatuhkan denda masing-masing Rp150 ribu.

Jumlah denda itu tergolong murah, karena pendapatan jukir yang menetapkan tarif di atas ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dalam seharinya bisa lebih besar. Pada Minggu malam (12/11), tim Saber Pungli Kota Jogja merazia enam jukir di Jalan Pasar Kembang, Jalan Perwakilan dan parkir eks Bioskop Indra karena tidak memiliki izin parkir.

Salah seorang jukir yang terkena razia di parkiran eks Bioskop Indra Agung Setiawan diketahui memasang tarif parkir melebihi ketentuan dalam Perda. Sesuai ketentuan, tarif sekali parkir Rp 1.000, tapi ia tertangkap tim Saber Pungli karena memasang tarif Rp 3.000.

Tapi saat disidangkan di PN Jogja kemarin, Agung dipersoalkan karena tidak memiliki izin parkir. Menurutnya, parkir motor di eks Bioskop Indra itu untuk pengunjung angkringan Margomulyo yang ada di depannya. “Sekarang kalau tidak ada fasilitas parkir, tidak ada pengunjung ke angkringan,” ujarnya kepada hakim.

Terkait tarif yang lebih tinggi dari ketentuan Perda, menurut pengelola angkringan Margomulyo Krisnadi Setiawan, sengaja diterapkan supaya tidak sembarang kendaraan yang bisa parkir. Thole, sapaannya, mengaku dengan tarif parkir motor Rp 3.000 banyak konsumen tidak masalah. “Kalau tarifnya murah semua kendaraan bisa masuk, makanya tarif dinaikkan,” kilahnya.

Thole menilai vonis denda sebesar Rp 150 ribu tidak menimbulkan efek jera. Menurut dia, nominal sebesar itu tergolong mudah didapatkan jukir. “Sejak beberapa tahun lalu, vonis dendanya ya segitu terus,” tuturnya.
Salah satu solusinya, ia mengusulkan tarif parkir di Kota Jogja dinaikkan. Hal itu juga untuk mengurangi kemacetan dan memaksa masyarakat menggunakan kendaraan umum. “Kalau tarif parkir mahal, kan sekalian memaksa masyarakat naik kendaraan umum,” tambahnya.

Tapi harapan itu sepertinya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perparkiran yang dibahas di DPRD Kota Jogja sejak awal tahun ini, belum selesai. Selain Raperda Induk Perparkiran, juga terdapat Raperda Parkir Tepi Jalan Umum, dan Raperda Parkir Tempat Khusus Parkir. “Belum selesai, pembahasan baru sekitar 25 persen,” ujar Ketua Pansus Raperda Perparkiran DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto.

Tiga raperda itu pun menjadi raperda luncuran pada Program Pembentukan Perda (Propemperda) DPRD Kota Jogja tahun depan. Politikus PDIP ini beralasan, tersendatnya pembahasan raperda karena tim eksekutif yang sering tidak hadir. Selain itu juga masih ada tarik ulur dalam pansus terkait satu institusi yang mengurusi penyelenggaraan parkir. “Dari Pemkot Jogja masih berunding karena berkeinginan untuk pasar bisa dikelola Disperindag seperti saat ini,” ujarnya. (pra/ong)