BANTUL – Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2018 molor. Hingga kemarin (13/1) eksekutif dan legislatif belum pernah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Padahal, eksekutif telah menyerahkan draf KUA-PPAS sejak Juli lalu.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini Bupati Bantul Suharsono membenarkannya. Orang nomor satu di Bumi Projo Tamansari ini menilai molornya pembahasan karena sejumlah faktor. Antara lain, padatnya agenda kerja. Baik eksekutif maupun legislatif.

“Kegiatannya pas bareng-bareng,” jelas Suharsono saat ditemui di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, kemarin (13/11).

Kendati molor cukup lama, Suharsono optimistis pembahasan RAPBD 2018 selesai secepatnya. Atau maksimal H-30 sebelum pergantian tahun anggaran. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pria yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Bantul ini mendorong legislatif maupun eksekutif segera menuntaskannya.

“Mudah-mudahan minggu-minggu ini selesai,” harapnya.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro mengakui pembahasan RAPBD 2018 molor. Bahkan, pembahasan KUA-PPAS di kalangan pimpinan DPRD dan fraksi baru digelar kemarin.

“Pembahasan KUA-PPAS (dengan melibatkan OPD) mulai Selasa hingga Jumat ini,” ucapnya.

Sebagaimana Suharsono, bekas lurah Pleret ini melihat molornya pembahasan lantaran padatnya agenda kegiatan. Di legislatif, misalnya, beberapa pansus sedang mengejar target untuk menuntaskan pembahasan sejumlah raperda.

“Bahkan ada dua raperda yang meminta perpanjangan,” ungkapnya.

Kendati begitu, politikus Partai Gerindra ini optimistis APBD 2018 dapat diketok akhir November. Menurutnya, Badan Musyawarah DPRD telah menjadwalkan rapat paripurna pengesahan APBD 2018 pada 28 Novemver. Itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya deadlock dalam pembahasan. “Mleset dua hari masih masuk dalam batas toleransi,” katanya. (zam/ila/ong)