BANTUL – Realisasi program pemberian asuransi kepada nelayan masih tersendat. Hal itu disebabkan proses administrasi pengajuan asuransi yang cukup njlimet.

Menurut Kasi Pengendalian Perikanan dan Sarpras Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (Dispertautkan) Bantul Susilartati, ada beberapa komponen administrasi pengajuan harus sinkron. Semuanya harus mencantumkan profesi nelayan. Tak terkecuali dalam e-KTP. Problemnya, jamak e-KTP para nelayan tak mencantumkan profesinya sebagai nelayan.

“Juga harus punya kartu nelayan,” jelas Susilartati di ruang kerjanya belum lama ini.

Pemberian kartu asuransi nelayan ini merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama dua tahun berjalan, baru ada 237 nelayan Kabupaten Bantul yang menerima program ini. Susi menyebut pemberian 107 kartu asuransi nelayan di antaranya pada 2016. Adapun pada 2017 sebanyak 130. “Total nelayan ada 565 orang,” sebutnya.

Kendati menemui kendala, Susi optimistis seluruh nelayan bakal terkaver asuransi. Susi menegaskan, kartu ini sangat penting bagi nelayan. Mengingat, profesi ini penuh dengan risiko. Termasuk risiko kehilangan nyawa. “Secara bertahap pasti selesai,” tegasnya.

Kepala Dispertautkan Bantul Pulung Haryadi menyebut premi asuransi ini Rp 175 ribu per bulan. Untuk setahun pertama ditanggung pemerintah. Adapun seterusnya pembayaran premi ditanggung nelayan. Kendati begitu, asuransi ini tidak hanya menanggung kecelakaan akibat melaut. Melainkan juga kecelakan lain.

“Santunannya Rp 100 juta untuk cacat tetap. Yang meninggal dunia diberikan santunan Rp 160 juta,” ungkapnya. (zam/ila/ong)