KULONPROGO – PT Angkasa Pura (AP) I menyatakan pengadaan tanah NYIA sudah final. Sebagian yang terisa akan dituntaskan melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Wates. Termasuk keberadaan Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) juga tidak akan memengaruhi jalannya proyek pembangunan bandara.

Project Manager Pembangunan NYIA Sujiastono menegaskan, hingga pekan pertama Oktober, 248 bidang tanah telah teregister di PN Wates. Sebanyak 182 bidang di antaranya sudah mendapat putusan. Sisanya, masih menjalani persidangan maupun pemberkasan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ.

“Kami optimistis pengadaan tanah ini beres bulan ini,” tegas Sujiastono, kemarin (11/10).

Sebagian perkara merupakan bidang tanah milik kelompok warga Wahana Tri Tunggal (WTT). Mereka adalah warga terdampak yang sebelumnya menolak NYIA. Namun sejak April 2017, mayoritas WTT berbalik sikap, mendukung bandara.

“Mereka mengajukan permohonan diskresi dan appraisal ulang. Namun, masih ada beberapa warga yang menolak, ada yang menyebut mereka adalah pecahan WTT, dan mengusung nama PWPP-KP,” jelas Sujiastono.

Pihaknya tidak ambil pusing dengan kemunculan kelompok tersebut. Keberadaannya juga tidak akan memengaruhi pengadaan tanah melalui konsinyasi.

“Kami tidak kenal WTT maupun pecahannya. Lahan sudah inkracht sesuai Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara. Seharusnya justru sudah tidak ada lagi upaya penolakan bandara,” kata Sujiastono.

AP I bersama BPN telah melakukan pengukuran ulang terhadap bidang-bidang lahan milik WTT dan tinggal menyisakan empat blok. Namun Kanwil BPN DIJ telah berhasil melengkapi data ukuran per bidang dari keempat blok itu Senin (2/10).

“Data itu akan digunakan memperlancar proses konsinyasi. Karena pencairan dana yang dititipkan di PN Wates harus disesuaikan ukuran setiap bidang,” kata Sujiastono.

Anggota PWPP-KP Sofyan Supriyanto mengklaim masih ada 100 warga terdampak yang menolak bandara. Berapa jumlah bidang yang dimiliki warga penolak? Dia tidak pasti, termasuk berapa yang sudah teregister sebagai perkara konsinyasi.

“Namun warga tidak ingin pindah dari tempat tinggalnya saat ini. Kami konsisten menolak bandara, kami sudah hidup nyaman di sini, tentram sebagai petani. Sekuat tenaga kami bertahan walau dipaksa sekalipun,” kata Sofyan.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan memang ada warga yang menamakan diri PWPP-KP. Masih menolak pembangunan bandara.

Namun Hasto menyangsikan jika jumlahnya mencapai 100 warga. Pemkab Kulonprogo masih berusaha melakukan pendekatan agar mereka mempertimbangkan kembali sikapnya.

“Saya berencana mendatangi satu per satu. Saya masih memilih waktu yang tepat. Berdasarkan hasil pendataan terakhir, jumlah anggota WTT yang bertahan menolak hanya sembilan. Kami memerhatikan mereka yang punya tanah di situ,” kata Hasto. (tom/iwa/ong)