GUNUNGKIDUL – Gunungkidul belum terbebas dari kasus pasung. Masih ada puluhan orang dengan gangguan jiwa (ODG) hidup dengan cara dipasung keluarganya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kulonprogo Irvan Ratnadi mengatakan berdasarkan data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) saat ini 46 orang masih hidup dalam pasungan. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya sudah dievakuasi.

“Usia mereka mulai 16 tahun hingga 65 tahun. Sebagian besar usia produktif dengan rata-rata usia 25 hingga 40 tahun,” kata kata Irvan (11/10).

Mantan pegawai Protokol Pemkab Gunungkidul itu menjelaskan, kebanyakan alat pemasungan menggunakan rantai. Tujuannya, supaya yang bersangkutan tidak pergi dan berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain.

“Ada juga dikurung dalam kamar tertutup. Segala aktivitas mulai makan hingga buang air di satu tempat,” kata Irvan.
Menurut dia, menyikapi kasus pemasungan harus dilakukan hati-hati. Sebab dari beberapa kasus pemasungan, ajakan untuk dibawa ke RS Ghrasia Sleman mendapatkan penolakan keluarga. “Alasannya, mereka enggan berpisah,” kata Irvan.

Sebenarnya, upaya pemerintah membantu ODGJ sudah sering dilakukan. Bahkan yang sudah tertangani dengan baik mampu bekerja lagi. Mereka diberi pelatihan di Balai Rehabilitasi di Kalasan, Sleman.

Kata Irvan, Dinas sudah mengupayakan pemberian obat di setiap Puskesmas. Dengan begitu, anggota keluarga tidak kesulitan mencari obat yang diberikan secara cuma-cuma itu.

Psikiater Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Ida Rochmawati mengatakan kasus pemasungan sebagian besar kasus repasung (bukan pemasungan pertama).

“Pernah terakses layanan kesehatan jiwa. Namun tidak kontinyu sehingga terjadi pemasungan kembali,” kata Ida.
Menurut dia, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa menjadi kendala. Selain itu, faktor jarak dari pusat kesehatan menyebabkan masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan. Padahal DIJ sudah ada Peraturan Gubernur 31/2014 tentang Pedoman Pemasungan.

“Sebenarnya yang terpenting itu bagaimana penanganan pasca-pasung. Bagaimana mereka bisa mendapatkan akses kesehatan,” ujar Ida.

Anggota Yayasan Inti Mata Jiwa Sigit Wage Daksinarga mengatakan pihaknya menemukan kasus sulitnya mengakses pusat kesehatan. “Mereka tidak punya KTP elektronik sehingga tidak memiliki jaminan kesehatan. Padahal per bulan konsumsi obat bisa Rp 300 ribu,” kata Sigit. (gun/iwa/ong)