KULONPROGO – Pemindahan alat-alat sekolah SDN 3 Glagah, Kepek, Glagah, Temon, terus berlangsung. Sekolah tersebut terdampak NYIA. Sekolah berharap murid bisa segera pindah sebelum listrik dipadamkan dan pengosongan paksa dilakukan PT Angkasa Pura (AP) I.

“Kami sudah usung-usung (memindahkan alat-alat sekolah) enam hari terakhir. Kami akan maksimalkan Minggu (22/10), saat anak-anak libur. Senin (23/10) sudah belajar di rumah warga Pedukuhan Kretek, Desa Glagah,” kata Kepala SDN 3 Glagah Sri Asiya (10/10).

PT AP I dikabarkan akan memutus aliran listrik di wilayah land clearing Rabu (25/10). Tanpa listrik, kegiatan sekolah terganggung. Khususnya pembuatan laporan menggunakan komputer.

“Pelan-pelan kami pindahkan, wali murid juga sudah kami kumpulkan. Kami sudah mengajukan surat permohonan kepada PT AP I. Namun tidak ada jawaban. Hasilnya sama, sekolah pindah bersama warga terdampak lain,” kata Sri Asiya.

Pemindahan sekolah idealnya dibarengi kesiapan sekolah baru. Namun dia memaklumi, pembangunan sekolah baru tidak mudah. Butuh perencanaan panjang karena menggunakan anggaran pemerintah.

“Sebetulnya ada yang lebih penting lagi selain kesiapan bangunan fisik sekolah. Yakni menciptakan proses pembelajaran menyenangkan. Anak-anak butuh penguatan mental akibat penggusuran ini,” ujarnya.

Ketua Komite SDN 3 Glagah Sudiro membenarkan pemindahan sekolah ke rumah warga masih berlangsung. Tidak ada kendala berarti. Hal itu juga sudah dirapatkan dengan wali murid.

Rumah yang disewa terdiri tiga bangunan. Satu bangunan joglo, dua limasan. Lalu disekat menjadi enam kelas, termasuk kantor dan koperasi.

“Listrik cukup, tapi mungkin kalau menyalakan komputer dan laptop bersamaan tidak kuat. Karena dayanya hanya 450 watt. Sekolah belum mengusulkan penambahan daya, karena menyangkut pemilik rumah,” ujar Sudiro.

Dia berharap pembangunan gedung sekolah baru sesuai rencana. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Disdikpora Kulonprogo, gedung sekolah baru dibangun dengan dana APBN 2018.

“Kemungkinan Februari 2018 baru dibangun, selesai Juli 2018. Anggarannya dari APBN, kalau APBD tidak mencukupi, karena paling tidak perlu Rp 10 miliar,” kata Sudiro. (tom/iwa/ong)