KULONPROGO- Belum sempat dihuni semuanya, area relokasi permukiman warga terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) asal Glagah, Kulonprogo memunculkan masalah baru. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Bumi Binangun kemarin (29/9) menyebabkan akses jalan di area permukiman dipenuhi kubangan lumpur dan genangan air. Itu akibat tidak adanya saluran drainase di area permukiman tersebut.

Hujan dan akses jalan rusak menghambat kerja tukang bangunan yang dituntut segera menyelesaikan proyek relokasi.
Warga yang kebetulan sudah pindah dan menempati hunian baru juga merasa terganggu karena ruang geraknya terbatasi fasilitas umum yang buruk.

“Sudah tiga hari ini hujan, proses angkut material sulit dilakukan karena jalan penuh air dan lumpur,” keluh Kardiyah, pemborong salah satu rumah hunian.

Di area tersebut Kardiyah menggarap tiga unit rumah. Dua di antaranya sudah selesai dan diserahkan kepada pemilik masing-masing. Sisanya, masih dalam proses finishing.

“Hujan memang menjadi kendala utama kami. Terlebih di lahan uruk seperti ini. Baru diguyur hujan tiga hari saja kondisinya sudah begini,” sambungnya.

Pemborong lain, Warno, membenarkan tidak adanya saluran drainase menjadi penyebab utama genangan air di atas tanah berlumpur. “Itu memperparah kondisi jalan karena jadi jeblok,” ungkap warga Tawangsari, Pengasih.
Menurut Warno, hingga kemarin belum ada kejelasan ikhwal proyek pembangunan drainase di lorong-lorong jalan area permukiman. Saat ini pengerjaan drainase masih sebatas di sisi luar area permukiman. “Kalau kondisinya begini ya repot juga,” ucapnya.

Pernyataan Warno bukan tanpa alasan. Sebab, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo pernah menyebut jika pengerjaan jalan serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) direncanakan tahun depan. Sementara proyek hingga akhir 2017 difokuskan pengerjaan talud jalan yang memanfaatkan bantuan dana dari pusat. Sedangkan akses jalan di area permukiman akan dibangun menggunakan dana kas desa.

Kendati demikian, Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengaku belum ada kejelasan pembagian tugas pengerjaan proyek jalan di area relokasi.

Agus membeberkan, dana ganti rugi fasum, fasos, dan infrastruktur lain di desanya mencapai Rp 28 miliar. Kendati demikian, pemerintah desa setempat hanya diplot anggaran sekitar Rp 300 juta untuk fasilitas jalan. Itu pun, Agus belum berani membelanjakan anggaran tersebut lantaran belum ada payung hukumnya. “Saya juga belum jelas apakah hanya dana itu yang bisa digunakan untuk pengerasan jalan di area relokasi,” ungkapnya.

Beda lagi pernyataan Kepala Desa Kebonreja Slamet, yang sebagian warganya juga terdampak proyek NYIA. Informasi yang dia terima, pemerintah desa diminta menanggung biaya pembangunan fasum dan fasos di lahan relokasi yang dihuni kurang dari 50 kepala keluarga (KK). Sebaliknya, dana bantuan pusat hanya diperuntukkan membangun fasum dan fasos di area yang dihuni lebih dari 50 KK.”Ini bagaimana saya juga kurang paham,” sesalnya. (tom/ong)