JOGJA – Pelantikan Hamengku Buwono (HB) X dan Paku Alam (PA) X sebagai gubernur dan wakil gubernur DIJ periode 2017-2022 sampai sekarang belum pasti. Baik itu menyangkut waktu dan tempat pelantikan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada beberapa kemungkinan yang diambil pemerintah. Terkait waktu, ada kemungkinan dibarengkan dengan jadwal pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

“Kami sedang memprosesnya. Ada kemungkinan, pelantikan apakah dibarengkan dengan gubernur DKI atau tidak dibarengkan,” kata Tjahjo di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kemendagri Regional Jogjakarta, Jalan Melati Kulon, Jogja, kemarin (21/9).

Tjahjo mengaku telah melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait agenda pelantikan gubernur di dua daerah tersebut. Kedua gubernur akan mengakhiri masa jabatan pada Oktober nanti.

HB X mengakhiri masa jabatan pada 10 Oktober 2017. Sedangkan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat berakhir masa jabatan pada 15 Oktober 2017.

Sedangkan terkait tempat pelantikan, Mendagri bakal melihat perkembangan ke depan. Dia beralasan, lokasi pelantikan yang terpenting berada di istana negara.

Selain di Jakarta, istana kepresidenan juga ada Istana Gedung Agung yang berada di Jogja. Statusnya sama dengan Istana Negara dan Istana Merdeka di Jakarta.

“Yang penting kan di istana negara jika mengacu dalam undang-undang,” tegas menteri yang pernah menjadi ketua umum KNPI di era Orde Baru ini.

Tjahjo juga menginformasikan telah menerima surat dari DPRD DIJ. Isinya berupa usulan pelantikan gubernur dan wakil gubernur DIJ. Menanggapi itu, Mendagri telah memerintahkan Dirjen Otonomi Daerah Sony Sumarsono berkomunikasi dengan DPRD dan Pemprov DIJ.

Dalam kesempatan itu, politikus asal Semarang ini enggan mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU No. 13 Tahun 2013 pasal 18 ayat (1) huruf m tentang persyaratan gubernur dan wakil gubernur DIJ.

Syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur DIJ tak lagi hanya laki-laki. Perempuan berpeluang menjadi calon gubernur. Putusan MK, lanjut dia, tak melihat gender, laki-laki atau perempuan. Tjahjo juga menolak berkomentar terkait suksesi di Keraton Jogja yang tak bisa dilepaskan dengan suksesi gubernur. Alasannya persoalan itu menjadi urusan internal keraton. Setiap pihak, kata dia, punya persepsi masing-masing.

“Kami tak ikut campur. Ada ranah masing-masing. Kami jalankan undang-undang. Ada paugeran keraton dan ada otonomi khusus. Saya hanya berpegang pada aturan,” kilahnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mempertanyakan pernyataan Mendagri. Terutama menyangkut lokasi pelantikan. Inung, sapaan akrabnya, mengingatkan aturan pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati dan wali kota serta wakil wali kota telah ada aturannya.Yakni Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2016.

“Di pasal 5 ayat (1) pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan di ibu kota negara,” katanya.

Dengan mendasarkan aturan itu, maka pelantikan gubernur dan wakil gubernur DIJ dilaksanakan di Jakarta. “Tidak pernah ada yang menyebut istana negara, Tapi di ibu kota negara,” jelas dia.

Presiden atau yurisprodensi atas hal itu dapat dilihat saat Paku Alam X dilantik sebagai wakil gubernur DIJ pada 25 Mei 2015 silam. “Pelantikannya juga di Jakarta,” ujar Inung.

Dalam pelantikan gubernur dan wakil gubernur, pemerintah tidak memberlakukan aturan khusus bagi DIJ. Ketentuannya disamakan dengan provinsi lain. Terbukti Paku Alam X dilantik bersama gubernur Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah.

Terkait kemungkinan pelantikannya dibarengkan dengan DKI Jakarta, Inung kembali mempertanyakan dasar hukum yang dipakai Mendagri.

Alasannya dalam ketentuan yang dibuat Kemendagri, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah diupayakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode sebelumnya.

Jika DIJ dibarengkan dengan DKI, maka konsekuensi harus ada penjabat gubernur yang diangkat. Sebab, ada selisih waktu selama lima hari. Pria asal Kotagede ini menilai, langkah itu tak sejalan dengan semangat dan aturan yang dibuat Kemendagri sendiri. (kus/ila/ong)