BANTUL – Program sertifikasi massal menjadi perhatian serius pemkab. Itu menyusul masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul mencatat 141 ribu bidang tanah saat ini belum tersertifikasi. Mayoritas masih berupa letter C. “Atau sekitar 20 persen yang belum,” jelas Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul Isa Budi Hartomo kemarin (21/9).

Bekas sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi ini menargetkan sertifikasi seratusan ribu bidang tanah ini harus tertangani. Kendati begitu, Isa menyadari proses sertifikasi bukan perkara mudah. Sekaligus memakan waktu lama. Mustahil terealisasi dalam satu tahun anggaran.”Paling tidak sekitar 25 ribu per tahun,” ucapnya.

Karena itu, Isa menilai, program sertifikasi massal perlu digulirkan secara kontinyu. Baik program dari pemkab, pemprov maupun pemerintah pusat. Namun demikian, lanjut Isa, realisasi sejumlah program ini di lapangan juga sering menemui berbagai kendala. Tak jarang sertifikasi tanah warisan menemui jalan buntu. Tidak sedikit di antara ahli waris yang terlibat konflik. “Belum lagi ahli warisnya tinggal di luar kota,” lanjutnya.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul Yohanes Supama menyebut kuota program Prona di Bumi Projo Tamansari pada 2017 cukup banyak. Mencapai 25.900 sertifikat. Itu meliputi 25.500 Prona murni dan 400 Prona lintas sektor. “Dalam dua tahap. Pertama 5.900. Lalu tahap kedua 20 ribu,” ujarnya.

Supama juga menargetkan seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat terkaver dengan berbagai program pemerintah. Seperti Proda dan Prona. Bahkan, BPN sendiri punya misi sendiri untuk menuntaskan problem ini. BPN menjadikan Desa Gilangharjo, Pandak pada 2017 sebagai pilot project. “Keinginan kami seluruh desa tersertifikat,” katanya.

Pilot project, merupakan program ideal sertifikasi. Sebab, tidak sedikit desa yang belum siap menerima program sertifikasi dari pemerintah. Pada 2017, misalnya, belum ada separo dari 75 desa yang bersedia mengikuti program Prona.(zam/din/ong)