RADARJOGJA.CO.ID– Memanasnya situasi Rohingya Myanmar mendapatkan perhatian serius pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) internasional tak terkecuali di Indonesia. Sebagian menilai konflik itu dilatarbelakangi agama namun ada pula yang berpendapat karena kekayaan alam.

Guru Besar Hubungan Internasional UMY, Prof Dr Tulus Warsito mengatakan, kasus yang terjadi di Rohingya tidak relevan bila dikaitkan dengan isu agama Islam. Menurutnya, kekerasan yang dialami suku Rohingnya sangat komplek. Masalah itu muncul sebelum Inggris masuk. Kebetulan, dahulu secara geografis Rohingya berada di daerah perbatasan kerajaan besar keturuan India dan China. Kini, daerah itu berada wilayah Myanmar yang berbatasan dengan Banglades.

“Tidak sekadar soal agama tapi ada masalah status kewarganegaraan. Sebab, di Rakhine juga ada umat Kristen yang menjadi korban konflik,” kata Tulus dalam acara Discussion (FGD) bertema Rohingya Dalam Isu Kemanusiaan, Agama dan Politik di Ruang Sidang Pascasarjana UMY, Selasa (5/9).

Menurutnya, polemik yang menimpa Rohingya tak lepas dari sistem pemerintahan yang ada di Myanmar. Sebab, sejak 1982 pemerintah Myanmar tidak mengakui keberadaan suku Rohingya. “Suku Rohingya dihapus dari kewarganegaraan Myanmar sehingga keberadaan Rohingya dianggap illegal,” papar Tulus.

Selain itu, karakteristik muslim Rohingya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Dari sumber yang ia dapatkan, muslim Rohingya sulit berbaur dengan umat lain dan penduduk asli Myanmar. “Ini yang menyebabkan suku Rohingya sulit diterima warga asli Myanmar,” ungkapnya.

Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Dr Rahmawati Husain mengatakan masalah yang ada di Rohingya sangat panjang. Karena itu, pihaknya meminta semua pihak agar kekerasan yang terjadi di Rohingya tidak dikaitkan dengan agama semata. Sebab, faktanya masalah itu muncul sudah ratusan tahun lalu.

“Aliansi Kemanusiaan Indonesia yang berjumlah 11 LSM Indonesia bekerjasama dengan LSM lokal Myanmar menyalurkan bantuan ke sana misinya adalah kemanusiaan bukan agama,” kata Rahmawati.

Dosen Hubungan Internasional UMY, Ali Muhammad mengatakan bahwa ini merupakan salah satu permasalahan yang disebut denganEthnic Cleansing,dimana suatu negara menganggap bahwa terdapat etnis yang perlu untuk dihapuskan. Sedangkan untuk persoalan mengapa ASEAN tidak bisa melakukan berbagai tindakan untuk membantu kasus ini, hal tersebut dikarenakan setiap negara di ASEAN memiliki masalah-masalah tersendiri serta memang terdapat sebuah aturan mengenai interfensi masalah negara.

“Selama ini negara Myanmar tertutup dan itu merupakan salah satu jawaban kenapa ASEAN tidak bisa interfensi. Namun, Indonesia Alhamdulillah bisa diterima dan sebenarnya pesan Muslim Indonesia sudah diterima dan tidak perlu untuk diadakan demonstrasi di Borobudur seperti yang telah disuarakan di media,” kata Ali. (mar)