SLEMAN- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman terus menggenjot program kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman. Sasarannya membuat sambungan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun ini ada 1.300 MBR yang menjadi target perusahaan pelat merah milik Pemkab Sleman ini. “Kuota 1.300 MBR sudah terpenuhi. Kini tinggal menyelesaikan proyek fisiknya, menyambung jaringan ke rumah-rumah rumah tangga sasaran,” ujar Direktur PDAM Sleman Dwi Nurwata SE MM kemarin (30/7).

Selain menyelesaikan penyambungan pipa ke MBR, PDAM menyiapkan database untuk MBR sasaran di 2018. Adapun MBR sasaran tersebar di wilayah barat dan tengah Sleman. Di bagian barat meliputi wilayah Kecamatan Minggir, Moyudan, Godean, dan Seyegan. Sementara bagian tengah di Mlati dan Ngaglik. Enam kecamatan itu menjadi sasaran utama karena terbatasnya sumber daya air di wilayah tersebut.

Wilayah Gamping yang biasanya menjadi langganan kekeringan setiap musim kemarau saat ini justru sudah terbebas dari krisis air bersih. PDAM Sleman berkontribusi dengan mengoptimalkan sistem jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional. Proyek tersebut merupakan kolaborasi Pemkab Sleman, Pemprov DIJ, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dikatakan, setiap MBR yang menjadi pelanggan baru PDAM Sleman mendapatkan dispensasi biaya pemasangan. Mereka cukup membayar Rp 300 ribu per sambungan. Jauh dibanding biaya reguler sebesar Rp 1.100.000. Kendati demikian, kebijakan tersebut bukan tanpa syarat. Tak cukup berstatus MBR. Setiap pendaftar masih akan dicek kebenaran statusnya sebagai MBR oleh petugas dari pusat. Hanya MBR yang sesuai baseline survey oleh petugas berhak mendapatkan penyambungan murah.

“Ini memang program pusat yang dilaksanakan di Sleman. Dengan pertimbangan saat ini masih banyak daerah belum terakses air bersih,” jelas Dwi.

Program percepatan cakupan jaringan MBR sekaligus guna menyongsong program Universal Access 100.0.100 yang realisasinya ditargetkan rampung pada 2019. Maksudnya, 100 persen akses pelayanan air minum yang bersih dan aman, 0 persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. “Karena itulah kami berusaha ikut menyukseskan terciptanya daerah permukiman penduduk di Sleman dengan layanan air bersih,” sambungnya.

Lebih lanjut dikatakan Dwi, setiap MBR yang telah mendaftar dan disurvei kelayakannya sebagai penerima kebijakan sambungan murah, bukan berarti air langsung mengalir. Tahapannya, setelah menjalani baseline survey dan pemasangan jaringan, petugas Kementerian PUPR dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan uji peting ke lapangan. Dwi memastikan, hanya MBR yang benar-benar sesuai kualifikasi sebagai warga miskin berhak mendapatkan layanan air bersih murah. “Jika setelah dicek ternyata tidak sesuai yang disyaratkan, kami batalkan jaringannya,” ungkapnya.(yog/ong)