PW GP Ansor DIY Resmi Dilantik

JOGJA– Maraknya aksi radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama yang berkembang belakangan ini terus mendapat tentangan dari Gerakan Pemuda Ansor. Tak terkecuali oleh GP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta. Minggu (30/7) kemarin, Pengurus Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta mendeklarasikan gerakan anti radikalisme.
Deklarasi ini bersamaan rangkaian kegiatan pelantikan pengurus PW Ansor DIY masa khidmat 2017-2021.

Dengan menghadirkan 1.000 Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Ketua PW Ansor DIY Muhammad Syaifudin, SE membacakan deklarasi gerakan anti radikalisme di halaman Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

“Dengan ini kami Ansor dan Banser DIY menyatakan bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berideologi satu ideologi Pancasila, serta menjunjung tinggi kebhinekaan Indonesia. Menolak segala bentuk radikalisme serta terorisme yang merongrong NKRI,” tegasnya.

Disampaikan Udin, sapaan akrab Syaifudin, deklarasi tolak radikalisme adalah gerakan mengawal Pancasila dan NKRI. Semua elemen baik ormas, lembaga atau perseorangan yang hendak mengganti pancasila dan memecah belah NKRI, maka akan berhadapan dengan Ansor dan Banser.

“Tidak hanya HTI, bagi ormas-ormas yang tidak taat Pancasila bahkan berusaha mengganti, akan kita luruskan. Hanya, aksi yang kita lakukan tetap akan prosedural dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kita juga bekerjasama dengan TNI dan Polri,” tegasnya.

Ketua Umum GP Ansor yang juga Panglima Banser Nasional H. Yaqut Cholil Qoumas dalam amahanya sebelum melantik pengurus PW GP Ansor DIY juga menegaskan tidak akan banyak kompromi dengan gerakan yang akan mengganti Pancasila. Meskipun gerakan yang digunakan dengan dalih agama islam.

“Mereka yang berteriak-teriak soal khilafah adalah pendatang baru di negara ini. Tidak tahu perjuangan bagaimana merebut kemerdekaan. Makanya, kalau mereka ingin mengganti ideologi bangsa ini, hanya satu kata lawan,” tegasnya.

Dia juga menyatakan penggunaan dalih khilafah Islam sebagai alasan untuk mengganti dasar hukum negara sama juga menuding para ulama dulu, termasuk pendiri NU KH Hasyim Al Asy’ari tidak paham syariah. Padahal, keputusan memilih Pancasila ini sudah dengan pertimbangan dengan dasar kemaslahatan bangsa Indonesia. “Kelompok-kelompok ini tidak tahu sejarah. Mereka datang dengan membawa ideologi lain ke bangsa ini. Padahal keputusan ideology negera sudah final dan tidak dapat diganggu gugat,” tegasnya.

Rangkaian acara pelantikan PW Ansor dimulai sejak Jumat (28/7) lalu. Di Kampus Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) yang beralamat di Jalan Lowano Sorosutan, Jogjakarta sebanyak 40 kader Ansor se-DIY mengikuti Pelantihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL). Mereka berasal dari perwakilan seluruh DIY.

Selain Gus Yaqut, hadir dalam pelantikan kemarin Rois Syuriah PWNU DIY KH Mas’ud Masduki, Drs. HA. Hafidh Asram (Anggota DPD RI), Abdul Halim Muslih (Bupati Bantul), Agus Sulistiyono (Ketua DPW PKB DIY), Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), Zunnatul Mafrukhah, Fahmi Akbar Idris, Komunitas Warga Tionghoa dan badan otonom di bawah NU. (sam/ong)