BANTUL – Masa jabatan seluruh anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD) di 75 desa se-Kabupaten Bantul bakal berakhir pada Januari 2018. Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul Heru Sudibyo memastikan, kedepan bakal ada pengurangan jumlah anggota BPD di beberapa desa.

Meski regulasi yang ada belum ditetapkan, setidaknya ketentuan pembatasan anggota BPD termaktub dalam rancangan peraturan daerah (raperda) yang menjadi agenda pembahasan dewan mulai Agustus ini.
“Nanti dibahas oleh panitia khusus (pansus),” ujarnya kemarin (30/7).

Heru berharap, pansus bekerja secara maksimal dan tidak membuang-buang waktu. Agar regulasi baru bisa diberlakukan sebelum pergantian tahun. Dengan begitu, pengisian anggota BPD bisa menggunakan instrument hukum yang baru.
Dikatakan, keanggotaan BPD di setiap desa saat ini cukup beragam. Namun jumlahnya tidak seragam. Rata-rata antara 9-11 orang.

Dengan draf raperda keanggotaan BPD dibatasi maksimal sembilan orang. Ketentuan tersebut didasarkan pada jumlah penduduk. Desa berpenduduk kurang dari 10 ribu jiwa, maka anggota BPD ditetapkan lima orang. Sedangkan desa denganpenduduk antara 10 ribu – 20 ribu jiwa, anggota BPD dibatasi tujuh orang. Sementara anggota BPD 9 orang hanya untuk wilayah desa berpenduduk lebih dari 20 ribu jiwa.

Merujuk regulasi tersebut, anggota BPD tak otomatis menjadi representasi tiap padukuhan. Sebaliknya, desa dengan jumlah padukuhan lebih dari sembilan harus membuat seleksi untuk menentukan siapa saja yang bakal didudukkan di BPD. “Jadi tidak satu padukuhan satu wakil lagi. Satu anggota BPD bisa mewakili dua atau tiga padukuhan,” jelas bekas Gilangharjo, Pandak itu.

Selain pembatasan jumlah anggota BPD, raperda juga mengatur keterwakilan perempuan. Minimal 20-30 persen dari total anggota BPD.

Terpisah, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Jazim Aziz menyatakan, seluruh anggaran pemilihan anggota BPD di-cover pemerintah desa (pemdes) masing-masing. “Kami hanya memberikan pendampingan dalam penganggarannya,” katanya.

Agar proses pemilihan anggota BPD berjalan, Jazim mewanti-wanti pemdes tak lupa mengalokasikan anggaran pemilihan BPD pada perubahan APBDes 2017. (zam/yog/ong)