BANTUL – Peristiwa berdarah 27 Juli 1996 atau Kudatuli diperingati jajaran pengurus dan kader PDI Perjuangan Bantul. Mereka menggelar sarasehan kebangsaan mengenang kejadian 21 tahun silam.

Kudatuli merupakan peristiwa saat kantor DPP PDI (sebelum berubah menjadi PDI Perjuangan) di Jalan Diponegoro Jakarta diserbu massa PDI Pro Soerjadi yang didukung rezim Orde Baru. Saat itu, kantor partai dikuasai massa PDI Pro Mega. Sejak Juni 1996, pengurus DPP PDI terbelah menjadi dua. Yakni PDI Pro Mega yang kemudian berubah menjadi PDI Perjuangan dan PDI Soerjadi.

Dalam sarasehan kebangsaan itu mengangkat sejumlah isu aktual. Di antaranya soal Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menyikapi Perppu yang telah diteken Presiden Joko Widodo, DPC PDI Perjuangan Bantul memberikan dukungan dan rasa percaya terhadap upaya penegakan hukum.

“Ormas yang anti Pancasila bubar saja,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Bantul Aryunadi di kantornya kemarin (27/7).

Aryunadi juga membahas tentang Undang-Undang Pemilu. Dia menyebut, ada plus minus undang-undang pemilu terbaru. Salah satu nilai plusnya adalah regulasi yang baru disahkan DPR RI tersebut menggunakan metode penghitungan suara baru. Metode yang banyak digunakan dunia internasional. Metode ini sama sekali berbeda dengan cara penghitungan pemilihan legislatif 2014.

Nah, dengan metode ini Aryun, sapaannya, optimistis partai berlambang Banteng Moncong Putih ini bakal memiliki tiga kursi DPR RI dari dapil DIJ. “Apabila sistem ini digunakan pada 2014 (dapil) DIJ dapat tiga kursi,” jelas Aryun.

Aryun menyebut perolehan PDIP saat pileg 2014 di atas 400 ribu suara. Dengan model bilangan pembagi pemilih (BPP) yang diterapkan pada pileg 2014 akhirnya PDIP hanya punya dua wakil di gedung senayan. Adapun model konversi suara saat ini dengan model bilangan pembagi tetap (BPT). Suara sah dibagi dengan bilangan ganjil. Seperti 1, 3, dan seterusnya.
Seperti halnya pileg 2014, Aryun optimistis PDIP tetap bakal mendulang suara banyak. “Sudah kami simulasikan (untuk DPR RI),” ucapnya.

Aryun juga meyakini model baru ini juga bakal berimbas dengan perolehan kursi di DPRD Bantul. Namun, Aryun menggarisbawahi sistem pemilihan terbuka dalam undang-undang ini juga rawan memicu persaingan. Tak terkecuali persaingan antar calon legislatif (caleg) dari satu partai. Karena itu, DPC PDIP telah mempersiapkan sejumlah strategi. Agar tak ada caleg dari PDIP saling sikut di satu lumbung suara.

Dalam sarasehan itu juga tampil Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIJ Eko Suwanto. Menurut dia, sikap partainya jelas soal ideologi Pancasila. “Mereka baik ormas maupun individu yang anti Pancasila harus disadarkan kembali ke jalan ideologi bangsa,” kata Eko. (zam/kus/ila/ong)