RADARJOGJA.CO.ID – PURWOREJO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purworejo Kabupaten Purworejo masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait sanksi khusus bagi aparatur sipil Negara (ASN) yang memiliki keterikatan dengan ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jika memang ada arahan jelas, BKD akan langsung membentuk tim khusus untuk menindaklanjutinya.

“Terus terang data-data ASN yang diindikasikan terlibat kami belum punya. Dari pemerintah juga belum ada instruksi,” kata Kepala BKD Purworejo Nancy Megawati kemarin (25/7).

Dijelaskan, pihaknya berharap di Purworejo tidak ada abdi negara yang terbukti mengikuti ormas itu. Akan dilakukan pengecekan secara menyeluruh jika memang ada indikasi PNS yang terlibat. “Kami akan mengikuti aturan dari atas. Kalau memang ada sanksi, ya tetap akan diberikan,” tambah Nancy.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Purworejo Bambang Gatot Seno Aji menyatakan, di Purworejo selama ini keberadaan HTI memang ada. Gerakan mereka relatif rapi dan halus.

“Kami bisa katakan kalau HTI itu ada dan memang melakukan berbagai kegiatan, tapi biasanya sifatnya tidak masal,” kata Gatot.

Menurutnya, anggota ormas itu sering melakukan pengisian materi di berbagai majelis taklim atau kelompok pengajian di lingkungan. Dan hal itu secara langsung diakui oleh beberapa orang yang menjadi anggota. “Anggota HTI itu terbuka dan mau mengatakan kalau mereka itu HTI,” jelasnya.

Disinggung adanya unsur ANS yang turut terlibat, Gatot mengatakan ada beberapa orang. Pasca mencuatnya kabar tentang HTI, unsur intel daerah yang meliputi beberapa unsur telah melakuan pantauan maupun pengamatan.

“Yang ASN bisa dikatakan ada, mereka juga terus terang kok. Tapi secara persis ada berapa orang, kami belum bisa memberikan angka pasti,” tambahnya. (udi/laz/ong)