RADARAJOGJA.CO.ID – GUNUNGKIDUL – Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani Gunungkidul akan diperluas. Pemkab akan membangun instalasi air melalui dana APBD dan APBN dalam bentuk penyertaan modal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul Edy Praptono mengatakan penyertaan modal tersebut berbentuk pengadaan barang dan jasa.

“Nilai penyertaan modal sekitar Rp 7,8 miliar berasal dari APBD dan APBN,” kata Eddy Praptono kemarin (25/7).
Jika dirinci anggaran tersebut akan diberikan dalam sejumlah program. Salah satunya program Sambungan Rumah (SR) setiap tahun Rp 4,5 miliar dari APBN.

Direktur PDAM Tirta Handayani Isnawan Fibrianto mengatakan beban operasional saat ini sangat berat. Pihaknya telah mempertimbangkan kenaikan tarif air bagi pelanggan. Alasan kenaikan tarif dipicu pergeseran tarif listrik dan kenaikan pajak listrik bagi industri.”Konsumsi listrik PDAM sudah sangat tinggi dan pajak dinaikkan. Sehingga pengeluaran semakin membengkak. Kalau sudah mentok solusinya menaikkan tarif,” ujar Isnawan.

Dikatakan, sekarang tarif pelanggan PDAM Rp 3.700 per kubik. Nominal tersebut menurutnya belum cukup untuk menutupi biaya pengeluaran. Dengan tingginya biaya operasional tersebut, diakui pemkab akan memberikan suntikan modal.
Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan meski kerap merugi, penyertaan modal terhadap PDAM tetap harus dilakukan. Karena dinilai vital dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

“Kalau selama ini merugi itu karena masih ada sejumlah kebocoran (pipa air), dan biaya operasional yang masih tinggi,” kata Badingah.

Mengenai kemungkinan menaikkan tarif, menurut dia memang perlu ada penyesuaian. Terlebih tarif listik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga terus mengalami kenaikan, sedangkan PDAM sendiri sangat tergantung terhadap energi listrik. “Mau tidak mau ya (tarif PDAM) juga naik,” ujarnya.

Sekalipun bekerja untuk melayani kebutuhan air untuk masyarakat dan cenderung ke arah sosial, namun tarif listik dari PLN tetap tinggi. Tidak hanya sekali pemkab berusaha melakukan negosiasi dengan tarif khusus.

“Namun hal itu tetap tidak bisa, sehingga PDAM harus menanggung beban listrik besar,” katanya. (gun/iwa/ong)