RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA– Polemik dualisme nama dan gelar Sultan yang mewarnai pembahasan Pansus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ akhirnya berhasil diselesaikan DPRD DIJ.

Pansus merekomendasikan hanya ada satu nama yang digunakan Sultan sebagai gubernur maupun pemimpin di kasultanan. Rekomendasi itu dituangkan dalam berita acara penetapan Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur DIJ periode 2017-2022.

“Tidak ada nama lain selain yang dimaksudkan oleh UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ Pasal 1 angka 4. Sultan tidak lagi dapat menggunakan nama selain yang dimaksudkan dalam UUK,” ungkap anggota Pansus Penetapan Sukarman usai rapat pansus yang berjalan secara maraton dari pukul 11.00 hingga 19.00 di gedung DPRD DIJ kemarin (24/7).

Sesuai bunyi Pasal 1 angka 4 UUK, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

“Berita acara itu mengikat secara internal dan eksternal. Tidak ada nama lain yang berlaku di dalam keraton dan di luar keraton,” jelas Sukarman.

Dengan adanya keputusan itu, ke depan tak lagi ada pemisahan nama dan gelar Sultan sebagai raja maupun selaku gubernur. Sebab, sejak Sabdaraja 30 April 2015 muncul dualisme nama Sultan. Sebagai raja di keraton, Sultan memakai nama Hamengku Bawono Ka 10. Sedangkan selaku gubernur menggunakan Hamengku Buwono X.

Kondisi itu makin rumit saat anggota pansus Sadar Narima membeberkan dua undhang yang sama-sama ditandangani Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan GKR Condrokirono.

Undhang atau pengumuman pertama tertanggal 7 Maret 1989 tentang pengukuhan KGPH Haji Mangkubumi sebagai Sultan Hamengku Buwono X. Undhang tersebut telah dilegalisasi oleh Condrokirono sesuai aslinya pada 14 Juli 2017. Selanjutnya, dokumen itu dilampirkan sebagai salah satu persyaratan sebagai calon gubernur dan diserahkan ke DPRD DIJ.

Di pihak lain, Sadar mengungkap adanya undhang tertanggal 4 Mei 2015. Isinya tentang keputusan pergantian nama Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawono Ka 10. “Kami perlu pertanyakan konsistensi penghageng Panitrapura. Nama dan gelar Hamengku Buwono X berarti sudah dicabut,” ucapnya.

Temuan itu mendorong Sadar mengusulkan ke pansus agar melakukan klarifikasi dengan mengundang putri kedua Sultan itu ke parlemen. “Kedudukannya diundang secara kelembagaan sebagai penghageng Panitrapura. Munculnya dua nama Sultan itu telah menimbulkan kerancuan dan membingungkan masyarakat,” tambah Suharwanta, anggota pansus lainnya.

Dorongan mengundang penghageng Panitrapura mendapatkan dukungan Sukarman. Beberapa jam sebelum rapat kerja, Sukarman didatangi sejumlah Paguyuban Dukuh Semar Sembogo. Ketua Semar Sembogo Sukiman Hadiwijoyo menagih komitmen dewan menindaklanjuti aspirasi mereka seputar klarifikasi dualisme nama Sultan.

Suara yang dikumandangkan Sadar, Suharwanta, dan Sukarman mendapat penolakan keras dari anggota FPDIP Joko Purnomo dan Wakil Ketua DPRD DIJ Dharma Setiawan. Keduanya menolak usulan klarifikasi dengan menghadirkan penghageng Panitrapura. Sebab, dokumen yang disodorkan Sadar tidak pernah dicantumkan di berkas pencalonan gubernur. “Dari mana itu dapatnya dokumen,” tanya Joko.

Senada, Dharma menganggap dokumen yang diajukan penghageng Panitrapura telah sesuai dengan UUK. “Klarifikasi tak perlu,” ucap sekretaris DPD Partai Gerindra DIJ ini.

Perdebatan antaranggota pansus terjadi karena mereka keukeuh dengan pendapat masing-masing. Pimpinan rapat yang juga Ketua Pansus Yoeke Indra Agung Laksana berupaya menawarkan jalan lain. Anggota dewan diimbau bertemu dengan Sultan di luar forum rapat pansus. Tawaran Yoeke itu ditolak sebagai anggota pansus pro-klarifikasi karena dinilai tak ada artinya.

Yoeke juga sempat menggertak anggota pansus dengan melakukan voting karena munculnya perbedaan tajam itu. “Bagaimana kalau devoting saja,” tawarnya. Suasana rapat kembali berjalan alot. Politikus PDIP itu berulang-ulang menskors rapat. Tercatat ada tujuh kali Yoeke melakukan skors.

Derasnya desakan agar pansus mengundang Penghageng Panitrapura sulit dibendung. Yoeke akhirnya menyetujui. Demikian pula Joko. Sedangkan Dharma memilih keluar ruangan. Dia baru balik setelah pansus menyepakati adanya klarifikasi.

Suasana tegang kembali mewarnai pansus saat kasultanan mengirimkan KPH Yudhahadiningrat mewakili Condrokirono untuk memenuhi klarifikasi dengan pansus. Dia langsung dihujani pertanyaan oleh Sadar, Suharwanta, dan Sukarman. Materinya sama seputar adanya undhang pergantian nama Sultan.

Pria yang punya nama asli RM Noeryanto sehingga akrab disapa Romo Noer itu rupanya tak menjawab pertanyaan. Dia berdalih di lingkungan keraton, abdi dalem punya lebih dari satu nama adalah hal biasa. “Kalau terkait dua nama Sultan, tanyakan lansung kepada yang bersangkutan,” kilahnya.

Jawaban Romo Noer itu mengundang reaksi Sukarman. Mantan kepala Desa Panjatan, Kulonprogo, itu menggebrak meja sehingga membuat suasana rapat menjadi hening. “Pak Noer jawaban kamu jangan muter-muter. Itu namanya mau mengadu dewan dengan Ngarsa Dalem,” ucap Sukarman sambil menuding-nuding ke arah purnawirawan Brigjen TNI AD itu.

Melihat situasi tak kondusif itu, Yoeke untuk kali kesekian menskors rapat. Dia kemudian mempersilakan Romo Noer keluar ruangan. Alasannya, pansus akan membuat kesepakatan ulang. Perdebatan keras kembali mengemuka. Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto tak sepakat dengan argumentasi Romo Noer.

Sesuai UUK, nama dan gelar Sultan telah dikunci dan tidak bisa seenaknya diganti. Jika pansus tak ada kata sepakat, berita acara penetapan gubernur bisa tertunda. “Penetapan gubernur dan wakil gubernur sesuai UUK tidak harus satu paket. Pansus ini jangan sampai bertindak ugal-ugalan,” ingatnya.

Setelah skors yang ketujuh dicabut, pansus akhirnya berhasil menemukan titik temu. Klarifikasi dengan wakil penghageng Panitrapura dicantumkan di berita acara. Rumusan dalam berita acara menyebutkan secara terang nama sultan dan gubernur DIJ adalah Sultan Hamengku Buwono X sesuai UUK pasal 1 angka 4 dan tidak mengenal nama lain. Kalimat tidak mengenal nama lain selain Hamengku Buwono X sempat diprotes Assekprov Keistimewaan Didik Purwadi. Protes Didik dipatahkan Suharwanta. “Kalau itu diganti perdebatan panjang lagi,” sergahnya. (kus/ong)