RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA- Paguyuban Dukuh se-DIJ “Semar Sembogo” mempertanyakan keseriusan dan komitmen DPRD DIJ menindaklanjuti aspirasi mereka seputar penggunaan nama dan gelar sultan yang bertakhta di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Paguyuban yang dipimpin Sukiman Hadiwijoyo itu meminta Panitia Khusus (Pansus) Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ periode 2017-2022 mengklarifikasi terkait adanya dua nama yang disandang Sultan.

“Sejak awal kami menyambut positif digunakannya nama Sultan Hamengku Buwono X untuk pengisian gubernur periode lima tahun ke depan. Tapi kami juga bertanya bagaimanan dengan gelar Sultan Hamengku Bawono Ka 10 yang juga pernah diumumkan ke masyarakat lewat Sabdaraja 30 April 2015,” ujar Sukiman kemarin (23/7).

Dengan digunakannya kembali nama Hamengku Buwono X itu, lanjut Sukiman, apakah berarti sebutan Hamengku Bawono Ka 10 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ataukah juga sabdaraja dinyatakan tidak berlaku lagi. Beragam pertanyaaan itulah yang berkecamuk di hati para dukuh sejak beberapa waktu lalu. Karena itulah, Semar Sembogo berinisiatif beraudiensi dengan DPRD DIJ pada Rabu (12/7).

Dalam pertemuan itulah, salah seorang pengurus Semar Sembogo dari Sleman Sukarjo meminta agar dewan melakukan klarifikasi saat proses pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur berjalan di dewan. Mereka diterima oleh tiga pimpinan fraksi, yakni Ketua FPDIP Eko Suwanto, Ketua FPKS Agus Sumartono dan Ketua FKN Sukamto serta wakil ketua Komisi A dari Fraksi Partai Golkar Sukarman. Hadir juga Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto.

“Kami tagih komitmen dewan. Kalau perlu besok (hari ini, Red), kami datang lagi ke dewan khusus menanyakan ulang tindak lanjut dari aspirasi kami,” tegas pria yang sehari-hari menjabat Dukuh Kwagon, Sidorejo, Godean, Sleman ini.

Hari ini pansus mengagendakan rapat kerja lanjutan setelah pada Senin (17/7) diskors pimpinan rapat yang juga Ketua Pansus Penetapan Yoeke Indra Agung Laksana. Kala itu dua anggota pansus Sukarman dan Suharwanta mengusulkan perlunya dewan mengklarifikasi dua nama Sultan tersebut.

Sukiman berharap, dewan tidak ragu-ragu menindaklanjuti aspirasi dukuh. Sebab, salah satu tugas pokok dan fungsi anggota dewan adalah menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat. Dia juga ingin pimpinan dan anggota pansus penetapan tidak berlindung di balik klaim dualisme nama Sultan sebagai urusan internal kasultanan.

“Bagi kami persoalan nama dan gelar sultan yang akan menjadi gubernur adalah masalah publik karena diatur dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Jadi tidak bisa serta merta dibelokkan sebagai masalah internal keraton,” ingatnya.
Di bagian lain, Radar Jogja menemukan adanya dokumen undhang atau pengumuman nomor 080/KHPP/Rejeb V/EHE.1948.2015 perihal Asma Dalem (nama sultan). Undhang tanggal 4 Mei 2015 itu ditandatangani Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapurta Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono.

Isinya tentang keputusan penggunaan nama baru dari Sultan yang sebelumnya bernama Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping X diganti menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkan Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Senopati Ing Ngalogo Langgenging Bawono Langgeng, Langgenging Tata Panotogomo.

“Ing wusana dawuh undhang puniki sami digantosake sarta diestoake. (Demikian keputusan ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan),” demikian pesan Condrokirono.

Dijelaskan, keputusan pergantian nama Sultan itu mendasarkan pada tiga hal. Pertama, dawuh dalem nomor 02/DD/HB X/EHE-1932 tanggal 29 Rejeb Ehe 1932 atau 8 November 1999 tentang Tata Rakite Paprintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kedua, Sabdatama 6 Maret 20145 dan ketiga, Sabdaraja 30 April 2015.

Terpisah, Wakil Ketua Pansus Penetapan Arif Noor Hartanto menilai undhang 4 Mei 2015 tentang bergantinya nama Sultan dari Hamengku Buwono X menjadi Hamengku Bawono Ka 10 punya kedudukan yang setingkat dengan undhang nomor 4/KHSW/89 yang dikeluarkan Pengageng Sri Wandowo Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Hadikusumo pada 7 Maret 1989.

Isi undhang tersebut pengumuman perubahan nama dari KGPH Mangkubumi menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negoro Sudibyo Rojo Putro Narendro Mataram atau putra mahkota menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping X Ing Ngayogyakarta Hadiningrat.

“Undhang 7 Maret 1989 itulah yang dikirimkan ke dewan sebagai persyaratan surat pengukuhan sebagai sultan. Padahal nama dan gelar tersebut telah diganti dengan undhang 4 Mei 2015,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Inung sapaan akrabnya, menambahkan, dewan juga menerima surat dari Paguyuban Warga Jogja Istimewa yang meminta audiensi dengan pansus penetapan. (kus/yog/ong)