RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Bupati Sleman Sri Purnomo angkat suara mengenai polemik Merapi Park. Calon objek wisata yang berada di Desa Hargobinangun, Pakem ini diketahui belum memiliki izin. Hanya, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan rekomendasi mengenai pemanfaatan tanah kas desa (TKD) tersebut.

SP, sapaannya, menjelaskan, proses kepengurusan izin sudah masuk Pemprov DIJ. Sebab, status TKD memerlukan perizinan dari Gubernur DIJ. Di sisi lain, SP mengungkapkan, pemanfaatan TKD juga tidak melanggar tata ruang.

“Tanah ini mangkrak bertahun-tahun, akhirnya desa bekerja sama dengan investor. Kami membuka kemudahan untuk perizinan. Ada income buat desa, dari tanah menganggur akhirnya ada pemasukan Rp 90 juta hingga Rp 100 juta pertahunnya,” jelasnya usai peringatan Hari Anak di Merapi Park, kemarin (23/7).

Dari segi tata ruang, menurutnya, Merapi Park berada di luar zona bahaya Gunung Merapi. SP juga mewanti-wanti agar pengelola mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu yang paling krusial adalah mempertahankan bentang lahan.

“Maksimal 20 persen yang bisa diubah, pengelola bilang hanya 5 persen. Jangan mengubah berlebihan, manfaatkan kontur tanah yang ada dan jangan memotong satu pohon pun. Prinsipnya dari tingkat pemkab Sleman tidak ada masalah,” ujarnya.

CEO Merapi Park Redita Aliyah Utomo mengungkapkan, pembangunan sudah melalui kajian matang. Mulai dari tata ruang hingga pemanfaatan lahan. Lokasi tersebut juga masuk dalam zona pengembangan wisata.

Pemkab Sleman melalui beberapa dinas terkait telah memberi respons positif. Proses saat ini tinggal menunggu perizinan dari Pemprov DIJ. Sehingga TKD seluas 9 hektare dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai lokasi objek wisata.

“Menunggu surat perizinan penyewaan tanah kas desa saja. Lainnya sudah terpenuhi dari surat tata ruang, pak Bupati juga sudah mengeluarkan surat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) hanya menunggu surat masuk terkait sewa TKD selama 20 tahun,” jelasnya. (dwi/ila/ong)