RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ tidak ingin gegabah menyikapi pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di DIJ gerakan HTI cukup eksis dan keberadaannya diakui masyarakat. Namun, hingga kemarin (20/7) pemprov belum menerima surat resmi pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI dari pemerintah pusat.

“Kami akan melangkah sesuai ketentuan. Saat ini menunggu putusan pusat ke daerah,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIJ Agung Supriyono.

Sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI, ormas tersebut dinyatakan bubar. Hal itu merujuk Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Dalam konteks ini, ada rintangan bagi daerah melakukan kebijakan sesuai hierarki. Saat keputusan itu dikeluarkan kami pasti menyikapinya,” lanjutnya.

Sambil menunggu surat keputusan pusat, Kesbangpol melakukan koordinasi dengan para penegak hukum. Langkah tersebut untuk mengambil tindakan konkret dalam menyikapi pembubaran HTI. Kendati demikian, Agung mengisyaratkan tidak akan ada sikap anarkistis. Tapi menyesuaikan prosedur hukum yang berlaku. Apalagi, dalam hal tersebut Kesbangpol DIJ tidak punya kewenangan membina maupun menindak. Tapi hanya melakukan verifikasi ormas. Itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 23 Desember 2014. Kewenangan mendaftar dan melakukan pembinaan ormas ada di pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, gubernur melalui Kesbangpol hanya meregister ormas-ormas yang memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) dari kabupaten/kota, maupun yang berbadan hukum tingkat nasional.

Dikatakan, meski HTI tergolong ormas yang cukup aktif, lembaganya belum teregister secara administrasi di Kesbangpol DIJ. Merujuk pada persoalan tersebut Agung minta seluruh pemerintah kabupaten/kota di DIJ kembali mencermati ormas-ormas yang ada di daerah masing-masing.

Agung menengarai, saat ini ada hampir delapan ribuan ormas di DIJ. Namun hanya seratusan yang teregistrasi di Kesbangpol DIJ.

“Banyak ormas yang izin operasionalnya habis tapi tidak mendaftar lagi. Bahkan ada pula yang kantor atau sekretariatnya sudah tidak ada atau anggotanya vakum,” bebernya.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menyatakan siap mengambil langkah sesuai instruksi pemerintah pusat. “Saat pusat melangkah, maka daerah termasuk DIJ juga harus melaksanakan kewajiban sesuai keputusan pusat,” katanya.(dya/yog/ong)