RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman Sumadi angkat bicara mengenai kasus pungutan liar di gerbang Kinahrejo, Umbulharjo, Cangkringan. Secara tegas dia melarang warga memungut di luar retribusi resmi. Menurutnya pungutan harus berdasar peraturan daerah (Perda) yang berlaku.

Sumadi menegaskan aksi yang dilakukan warga Umbulharjo jelas melanggar aturan Perda. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa ditindak oleh tim saber pungli. Ini karena tergolong sebagai pungutan liar dan bisa dikenakan sanksi pidana. “Retribusi yang diterapkan harus sepakat dengan dasar Perda. Saat ini Pemkab Sleman sudah bekerjasama dengan pemerintah desa, terkait retribusi dari Desa Umbulharjo, Galgaharjo, dan Kepuharjo. Besaran retribusi hanya Rp 3.000,” jelasnya kemarin (19/7).

Mengenai pungutan sebesar Rp 30 ribu tidak ada koordinasi dengan Pemkab Sleman. Warga menurut Sumadi bergerak sendiri tanpa ada koordinasi. Karena itu dia juga menyayangkan dalih warga sudah menerapkan sejak 2011.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini Pemkab Sleman telah menerjunkan tim dari Dinas Pariwisata Sleman. Selain melalukan investigasi juga pendampingan dan pembinaan kepada pengelola tempat wisata. Fokusnya memberikan pemahaman mengenai pungutan retribusi yang resmi. “Dalih sejak 2011 bukan dasar yang kuat, karena tidak ada dalam Perda. Akan kami tata dan bina agar tidak menyimpang. Ini juga upaya kami melindungi masyarakat, jangan sampai terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Berkaca pada daerah lain, dimana warganya terjaring OTT karena retribusi liar,” tegasnya.

Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprapto menyanyangkan kasus Kinahrejo. Meski pelaku bukan warganya, tapi cukup berdampak pada wilayah kerjanya. Wajar saja, kawasan wisata Kaliadem berada di wilayah administrasi desa Kepuharjo. Setelah kasus mencuat, jumlah pengunjung sempat menurun.

Untuk menuju Kaliadem sejatinya ada dua arah jalan. Selain dari desa Umbulharjo, wisatawan bisa melalui desa Kepuharjo. Hanya saja diakui oleh Heri, akses jalan sisi timur tidak sebagus akses jalan sisi barat.

Sebagai pimpinan daerah, dia meminta ada komunikasi antar wilayah. Tujuannya untuk merampungkan permasalahan secara menyeluruh. Terlebih kawasan wisata yang terdampak tidak hanya di desa Umbulharjo semata.

“Saya mohon maaf karena menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Monggo silahkan bisa lewat sisi timur dengan tarif resmi sesuai perda. Parkiran juga luas sekitar 2 hektare. Ke depan semoga kami dilibatkan dalam rapat, karena membenahi wilayah tidak bisa sendirian. Apalagi (Kepuharjo dan Umbulharjo) berdampingan,” katanya.

Sayangnya Kepala Desa Umbulharjo Suyatmi tidak bisa dihubungi. Semenjak kasus pungli mencuat, Radar Jogja tidak bisa menjalin komunikasi dengannya. Bahkan beberapa kali telepon dari Radar Jogja masuk layanan kotak suara. (dwi/din/ong)